Pasarwajo, Inilahsultra.com – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Buton La Bakry tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan dan tetap menghormati kasus yang menimpa Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun. Sebelum memutuskan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan, ia lebih dulu berkonsultasi dengan Umar Samiun.
Meski demikian, dikalangan masyarakat Buton terus bertanya-tanya. Pelantikan La Bakry sebagai Bupati Buton defenitif menjadi topik diskusi hangat diberbagai warung kopi. Sejak ditahannya Umar Samiun, daerah penghasil aspal ini dijalankan La Bakry.
Kini berhembus kabar, pelantikan Bupati Buton defenitif dilaksanakan pada pertengahan Januari 2018 ini. Akan tetapi isu tersebut belum final. Mengingat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerima salinan putusan dari pengadilan tentang kasus yang menyeret Umar Samiun dari Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menanggapi isu yang beredar itu, La Bakry mengingatkan, masyarakat jangan terlalu percaya dengan isu-isu yang muncul. Masalah pelantikan, itu merupakan kewenangan Gubernur Sultra.
“Itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan gubernur,” kata La Bakry, ditemui di Rujabnya, Jumat 5 Januari 2018.
Menurut dia, jabatan Plt Bupati Buton yang diemban saat ini sudah menjamin roda pemerintahan tetap berjalan lancar. Pelayanan kepada masyarakat juga tetap berjalan seperti biasanya.
Makanya, berbagai persoalan itu, La Bakry meminta kepada masyarakat untuk menjaga suasana Buton yang kondusif.
“Kekuasaan itu tidak ada apa-apanya kalau tidak membawa harapan untuk rakyat. Biarkan waktu yang menentukan,” ucap La Bakry sambil tersenyum.
Reporter: Nia
Editor: Din
