Kendari, Inilahsultra.com – Pelantikan Wakil Wali Kota Kendari definitif hingga kini masih menggantung. Wali Kota Kendari, Sulkarnain dikabarkan masih menunggu rekomendasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menyetor tambahan nama baru melengkapi daftar usulan dua partai pengusung lainnya, PAN dan PKB.
Sejauh ini dari tiga partai koalisi, baru PAN dan PKB dilaporkan telah mengajukan kandidat yang bakal mendampingi Sulkarnain. PAN jauh hari telah mengusul istri mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Siska Karina untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Wali Kota Kendari.
Lalu, menyusul PKB, yang mendorong Rahman Tawulo berebut jabatan strategis tersebut.
Praktis, tinggal PKS, yang sampai sekarang belum menentukan sikap.
Tarik ulur antara partai pengusung, PAN, PKS dan PKB mewarnai proses pengusulan calon Wakil Wali Kota Kendari. Hal ini pula yang disinyalir menjadi penyebab pelantikan Wakil Wali Kota Kendari berlangsung pelik. Bahkan membuat hubungan antarpartai koalisi renggang.
PKS mengklaim diserang pengusung Siska ADP, lantaran begitu lama meneken rekomemdasi calon Wakil Wali Kota Kendari yang diajukan partai koalisi.
Hal ini diungkap Ketua DPW PKS, Yaudu Salam Ajo pada Inilahsultra.com, Sabtu 6 April 2019.
Ia menuturkan, partai pengusung Pilwali Kendari terkesan memaksakan satu nama dilantik sebagai pendamping Sulkarnain.
“Cenderung menyerang secara langsung. Sangat disayangkan teman-teman koalisi. PKS punya hak juga untuk ajukan. Itu harus dihargai,” ucap Yaudu.
Yaudu tak menyebut rinci bentuk intimidasi tersebut. Namun melirik rangkaian proses pengusulan wakil Wali Kota Kendari yang bergulir, PKS mengaku kecewa lantaran tanpa kompromi diharuskan mendukung kandidat yang diusung PAN.
Meski PKS kini didaulat mengganti posisi PAN sebagai 01 Kota Kendari, lanjut Yaudu hal ini tak pantas mengeliminasi hak partai berlambang bulan sabit padi itu dalam hal pengajuan nama calon Wakil Wali Kota Kendari.
“PAN merasa sudah ada wali kota dari PKS. Jadi tidak PKS perlu lagi. Bukan itu masalahnya,” ketus Yaudu.
Mantan calon wakil Bupati Buton itu menegaskan, harusnya PAN sedikit bersabar dan mengedepankan komunikasi dengan rekan sesama partai koalisi.
“Soal etika politik. PKS kurang apalagi. PKS dulu bersabar. Begitu loyal mendukung PAN selama 10 tahun. Tidak ada sedikit pun gerakan. Ini baru berapa bulan, langsung menuntut ,” urainya.
Yaudu menapik isu PKS jika sengaja mengulur pelantikan hingga agenda Pilpres usai.
“Itu tergantung perasaan. Kita mau semua sesuai mekanisme. Tidak ada paksaan. Tidak saling menyerang. Ada komunikasi yang baik. Perbaikilah komunikasi. Kalau kencang-kencang terus seperti ini, kita bisa saja merekomendasi orang lain,” tutupnya.
Penulis : Siti Marlina
Koreksi : Sebelumnya ditulis Partai Keadilan Sosial (PKS), harusnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mohon maaf atas kekeliruan itu.
