
BURANGA/inilahsultra.com- Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan membantah isu dirinya menggerakan massa untuk menyoroti dana aspirasi dewan. Apalagi akibat aksi itu, sampai memicu kemarahan anggota dewan.
Abu Hasan mengaku tidak mengetahui adanya dana aspirasi itu. Pasalnya, saat pembahasan anggaran di DPRD Butur, didelegasikan kepada Wakil Bupati dan Sekda.
Beberapa waktu lalu, sekelompok massa melakukan aksi di kantor DPRD Butur. Mereka mempertanyakan dana aspirasi bagi anggota dewan.
“Saya tidak tahu menahu terkait aksi massa yang menyoroti dana aspirasi ini. Bahkan pembahasan APBD di DPRD bukan saya yang kawal. Saya mendeligasikan kepada wakil bupati dan Sekda Butur. Olehya itu, saya tidak tahu menahu terkait dana aspirasi,” tegasnya.
Bukan hanya itu, Abu Hasan juga menganggap isu dugaan pungutan liar dan pelanggaran pengangkatan ASN hanya fitnah. “Ini merupakan upaya pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik saya,” tegasnya.
Bagi Abu Hasan, jika anggota dewan memiliki target politik jangka pendek dan jangka panjang, sebaiknya bersaing dengan sehat.
Orang nomor satu di Butur itu menyatakan, siap menghadapi pansus yang dibentuk dewan. Makanya dia nenunggu panggilan dewan.
Bagi Abu Hasan, langkah dewan yang ingin bertemu dengan Gubernur Sultra dan Mendagri merupakan hal biasa. Setiap orang memiliki hak untuk menemui mereka. Namun aduan yang akan disampaikan belum tentu diterima begitu saja.
“Kajiannya komprehensif. Baik kajian administratif, politik dan hukum. Intinya DPRD tak bisa melengserkan kepala daerah,” tandasnya. (R)