Bawaslu Konawe Selidiki Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nirna Lachmudin

348
sumber (foto) : koranmemo.com
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe tengah menyelidiki dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Nirna Lachmudin.

Dalam rilisnya kepada Inilahsultra.com, Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Konawe Indra Eka Putra SH CPL mengatakan, sehubungan dengan adanya kegiatan pengobatan gratis di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Caleg DPR RI dapil Sultra, Nirna Lachmuddin, pada Rabu 6 Februari 2019, pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

-Advertise-

“Saat ini Bawaslu Konawe masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Panwascam Uepai sebagai penemu, informasi lain, dan bukti-bukti lain,” kata Indra, Kamis 7 Februari 2019.

Berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh Panwascam Uepai, serta informasi lain yang diperoleh dari media online, Bawaslu Konawe menduga ada pelanggaran dalam kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Nirna Lachmuddin.

“Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye,” jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, lanjut dia, Bawaslu Konawe akan menggelar rapat pleno pimpinan untuk menentukan status dugaan pelanggaran tersebut.

Ia menyebut, berdasarkan informasi awal serta bukti yang diperoleh dari Panwascam Uepai, ditemukan juga adanya perbedaan isi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Dari Polda Sultra dengan nomor STTP/08/II/YAN 2.2/2018/DITINTELKAM yang membuat kegiatan berupa kampanye dialogis dan tatap muka. Faktanya, kegiatan yang dilakukan adalah pengobatan gratis.

“Selain itu berdasarkan foto kegiatan yang diterima dari Panwascam Uepai, masyarakat yang ingin melakukan pengobatan gratis terlebih dahulu diberikan kupon yang di dalamnya terdapat gambar caleg atas nama Nirna Lachmuddin beserta nomor urutnya, serta gambar partai pengusung,” bebernya.

Baca Juga :  Dansat Brimob Polda Sultra Dimutasi, Ini Sosok Penggantinya

Sebelumnya, Bawaslu Konawe sudah mengingatkan tim Nirna saat mengantar surat ke Bawaslu agar tidak melakukan kampanye dalam kegiatan sosial tersebut.

“Tapi faktanya dari temuan Panwaslu Kecamatan Uepai ada kartu nama dia sebagai caleg DPR RI dari partai PDI-Perjuangan serta baliho yang menandakan citra diri sebagai pelaksana kampanye,” katanya.

Seharusnya peserta, pelaksana dan tim kampanye mempedomani segala ketentuan terkait dengan kampanye. Misal, membaca klausul pasal 275 UU 7 tahun 2017 tentang 8 metode kampanye yang dibolehkan atau kegiatan lain yg mengacu pada PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye pasal 51 ayat (1) serta Perbawaslu 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye Pasal 34 ayat 1 dan 2.

“Itu jelas diatur mana hal yang boleh dan tidak boleh,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here