KPK Sambangi Kantor Gubernur Sultra

Korsupgah KPK Wilayah 8 berkunjung ke Pemprov Sultra
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) menyambangi Kantor Gubernur Sultra, Kamis 14 Februari 2019.

Kedatangan KPK ini terkait dengan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Sultra.

Tim Korsupgah KPK dipimpin oleh Koordinator Wilayah (Korwil) 8 Ardiansyah Malik Nasution. Rombongan diterima langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi dan seluruh jajarannya. Pertemuan ini digelar di rusng rapat Kantor Gubernur Sultra.

Gubernur Sultra Ali Mazi dalam sambutannya mengaku, menyambut baik kehadiran KPK dan Pemprov Sultra berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Sultra.

“Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi merupakan upaya mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” jelasnya.

Optimalisasi pendapatan daerah, kata dia, perlu menjadi perhatian serius. Pemda Sultra sangat peduli pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peningkatan peran inspektorat untuk mengawal APBD Sultra.

“Diperlukan komitmen tinggi seluruh unsur pemerintahan dalam upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Ia menyebut beberapa hal yang harus ditanamkan jajaran pemerintah. Yakni, perlunya kesamaan persepsi penyelenggara negara. Memiliki tujuan yang sama dalam memanfaatkan potensi daerah untuk melayani masyarakat.

“Ada kesamaan pandangan dalam rencana aksi pemberentasan korupsi. Penguatan pengendalian pemerintahan di lingkup pemprov secara masif dan berkesinambungan,” katanya.

Selain Itu, Ali Mazi ikut mengingatkan seluruh pejabat bahwa profesionalisme dan integritas merupakan syarat utama dalam pengelolaan negara.

“Harapan saya, dapat jadi pemikiran bagi seluruh aparatur untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan tugas pokok dan fungsi OPD,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Korwil 8 Korsupgah KPK Ardiansyah Malik Nasution menyebut, sudah lama mengetahui nama Ali Mazi. Namun, baru kali ini bertemu langsung.

Ia menyebut, ada lima kewenangan KPK terkait korupsi. Salah satunya koordinasi dan supervisi.

“Korsubgah ini lahir karena adanya lembaga yang terindikasi,” katanya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...