Kendari, Inilahsultra.com – Seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra tinggal menyisakan tiga nama. Adalah Nur Endang Abbas, Rony Yacob dan Syafruddin.
Proses seleksi ini telah berlangsung satu bulan lebih sebelum tiga nama ini ditetapkan panitia seleksi.
Seleksi dimulai 27 Desember 2018 dengan adanya pembukaan pendaftaran hingga 7 Januari. Setidaknya, ada 10 orang yang mendaftar. Belakangan, tersisa sembilan orang pada tahapan itu karena salah satunya mengundurkan diri.
Sembilan orang ini kemudian menjalani seleksi administrasi dan hasilnya empat orang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
Mereka adalah, tiga orang yang disebut di muka tulisan dan satunya Nurdin Pamone yang belakangan gugur di tahapan akhir kewenangan pansel.
Keempat orangnya itu, kemudian lanjut pada tahapan seleksi tertulis dengan sistem computer assisted test (CAT). Selain CAT, pada tahapan ini, semua peserta diwajibkan menulis makalah dan dilanjutkan dengan penelusuran rekam jejak, termasuk diskusi di depan pansel.
Nah, hasil seluruh seleksi, mulai CAT, penelusuran rekam jejak, diskusi disatukan dan diumumkan dalam satu paket dengan menghasilkan tiga nama.
Di sini lah, Nurdin terhempas dari tahapan. Sementara Endang, Rony dan Syafruddin, namanya menjadi pertimbangan Gubernur Ali Mazi untuk diusul ke Presiden.
Isu Komunal
Di tengah proses seleksi yang landai-landai saja, mencuat isu komunal yang sengaja digaungkan. Janji politik Ali Mazi agar jabatan Sekda Sultra itu ditempati kader birokrat dari Muna santer berhembus. Bahkan, beberapa tokoh politik hingga tokoh masyarakat menagih komitmen Ali Mazi itu.
Tentunya, janji politik Ali Mazi patut dipisahkan dengan proses seleksi yang masih menjadi kewenangan panitia seleksi yang profesionalnya tak diragukan.
Di sana ada Rektor Universitas Halu Oleo Kendari Prof Zamrun Firihu salah satunya. Selain itu, ada pejabat staf ahli dari Bidang Hukum dan Politik Kemendagri, Deputi Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab), dan dari Kemenpan RB. Ada pula mantan Rektor Universitas Muhammadiya Kendari (UMK).
Kelima pejabat yang punya rekam karir ini tentunya tak goyah dengan desakan termasuk sekelumit isu komunal yang digaungkan.
Buktinya, satu-satunya birokrat berdarah Muna, Nurdin Pamone, tumbang di tahapan yang mereka tangani.
Padahal, hampir banyak kalangan menjagokan Nurdin meskipun ada Rony yang punya pertalian dengan komunal Muna.
Tumbang karena Nilai Rendah
Tumbangnya Nurdin dalam perebutan kursi jenderal aparatur sipil negara (ASN) di Sultra tentunya bisa menjadi hal yang mengagetkan.
Mengingat, Nurdin salah satu nama yang sering disebut-sebut bisa menjadi calon kuat sekda.
Tapi, fakta berkata lain. Nurdin harus terhempas. Namanya, tidak direkomendasikan masuk tiga besar oleh pansel. Padahal, di tingkat pansel, ada Zamrun yang tentunya memiliki identitas kedaerahan yang sama dengan Nurdin.
Benang merah dapat ditarik bahwa isu komunal yang dibalur janji politik tak berlaku di wilayah profesional macam ini.
Modal isu yang menguat tak mampu dimanfaatkan Nurdin sebaik mungkin. Berdasarkan hasil seleksi seperti diungkapkan Kepala BKD Sultra La Ode Mustari, perolehan nilai Nurdin berada di urutan buncit dari empat nama itu.
Perolehan nilai yang sukar untuk diutak-atik atau didongkrak oleh pansel yang tengah mempertaruhkan integritasnya.
Nurdin seperti tak bisa memanfaatkan peluang ini. Tak siap dengan persaingan kualitas hingga harus rela terlempar dari tahapan profesional tanpa embel-embel komunal.
Masuk Arena Politik
Mengerucutnya, Endang, Rony dan Syafruddin ini akhirnya masuk dalam wilayah politik.
Nama ketiganya telah sampai di meja Gubernur Sultra Ali Mazi untuk dipertimbangkan siapa yang pantas mendampinginya mengatur ASN yang begitu kompleks.
Tentunya, di sini lah wilayah politik sesungguhnya. Subyektifitas Ali Mazi akan diuji untuk memilih siapa yang pantas. Pastinya, melalui beragam pertimbangan atas bisikkan liar dari luar.
Dari tiga nama itu, Ali Mazi akan memberi kode satu orang agar disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
