Pemprov dan DPRD Sultra Teken Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

73
Gubernur Sultra Ali Mazi menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2018.

Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Provinsi Sultra menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2018.

Penandatanganan persetujuan bersama ini dilaksanakan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Sultra, Jumat 21 Juni 2019 dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, didampingi Wakil Ketua DPRD Sultra Amiruddin Nurdin dan Nursalam Lada. Gubernur Sultra Ali Mazi turut hadir dalam paripuran tersebut.

- Advertisement -

I Made Suparna selaku Sekretaris Rapat Gabungan Komisi, dipercayakan untuk memaparkan laporan hasil pembahasan rapat gabungan komisi dengan pemprov terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018.

Laporan ini merupakan hasil pendalaman dan kajian dari rapat-rapat sebelumnya untuk menyempurnakan raperda tersebut.Hasil rapat gabungan itu akan menjadi lampiran dari naskah persetujuan bersama antara Pemprov dan DPRD Provinsi Sultra, yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Berdasarkan dinamika dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan pendapat akhir fraksi-fraksi dalam Dewan maka disepakati beberapa hal sebagai masukan, usul, saran dan tanggapan yang sekaligus dijadikan rekomendasi :

  1. Terhadap catatan penting LHP BPK- RI tentang beberapa perencanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang bersangkutan harus menjadi perhatian serius oleh setiap OPD yang mendapat audit dari BPK Tahun Anggaran 2018.
  2. Pemerintah Daerah sesegera mungkin untuk lebih fokus penanganan tanggap darurat pada daerah – daerah yang dilanda banjir maupun bencana sosial lainnya.
  3. Terhadap janji politik tentang percepatan pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara yakni Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kepulauan Buton Agar menjadi perhatian serius sekaligus mengalokasikan anggaran percepatan daerah dimaksud.
  4. MoU antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ITS terkait Program Cerdas Sultraku khususnya dengan ITS agar ditinjau kembali.
  5. Ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sepeti jalan poros Kec. Kambowa – Kec. Bonegunu, Kec. Kulisusu Barat dan Poros Maligano dan beberapa jembatan di kedua poros tersebut sangat memprihatinkan.
  6. Komponen belanja disemua OPD masih banyak yang belum berpihak terhadap kepentingan masyarakat.
  7. Laporan realisai anggaran pencapaian diatas rata-rata 90% untuk lebih ditingkatkan kedepan termasuk retensi yang menjadi perhatian khusus masing- masing OPD.
  8. Potensi pajak kendaraan bermotor khususnya alat berat pada perusahaan tambang.
  9. Perlu adanya kajian analisis kelayakan investasi terhadap beberapa BPUMD.
  10. Diharapkan untuk asset daerah yang dianggap bermasalah agar sekiranya dapat diselesaikan contoh kasus lapangan Golf yang berlokasi di Kec. Baruga.
  11. 11.Disarankan agar menempatkan akuntan publik yang yang kompoten pada BLUD RSUD Bahteramas agar laporan keuangan dapat disajikan dengan baik dan benar.
  12. BLUD Bahteramas sesuai saran Rekondasi dari BPK-RI agar menjadi perhatian dan perbaikan kedepan.
  13. Dinas atau badan yang serapan anggarannya rendah seperti pada bagian pendidikan diklat perlu dievaluasi.
  14. Dinas atau Badan yang daya serapan anggaannya tinggi yang menyumbang banyak PAD perlu dipresiasi dan diberi anggaran yang memadai seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas ESDM.
  15. Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi Kepala Sekolah yang masa Dinasnya sudah 4 tahun dan bagi Kepala Sekolah yang tidak bayar pajak atau terlambat bayar perlu di berikan teguran.
  16. Perusda yang tidak sehat perlu dievaluasi.
  17. Jumlah Silpa di APBD Tahun Anggaran 2018 masih tergolong besar agar tahun-tahun kedepan dapat dimanfaatkan secara efektif.
  18. Diharapkan secepatnya dapat dibentuk Tim Investigasi Perusahaan Daerah Percetakan Sultra.
Baca Juga :  IP2 Butur Nilai Alasan Pengalihan Dana Investasi ke Bank Sultra Tidak Masuk Akal
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2018.

Hasil Pembahasan

  1. Uraian ringkas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
  1. Pendapatan
  2. Pendapatan Asli Daerah   = Rp. 903.949.000.785,15
  3. Dana Perimbangan          = Rp. 2.865.113.577.686,00
  4. Lain-lain Pendapatan yang Sah = Rp. 16.500.000,00

Total Rp 3.785.562.578.471,15

  1. Belanja
  2. Belanja Tidak Langsung
  3. Belanja Pegawai ………………………. Rp. 1.212.785.202.691,00
  4. Belanja Bunga………………………….. Rp. 6.597.947.228,00
  5. Belanja Hibah ………………………….. Rp. 642.709.561.223,00
  6. Belanja Bagi Hasil………………………. Rp. 302.222.794.259,00
  7. Belanja Bantuan Keuangan…………. Rp. 32.449.028.261,00
  8. Belanja Tidak Terduga……………….. Rp. 56.445.000,00

Jumlah Rp 2.196.820.978.662,00

  1. Belanja Langsung
  2. Belanja Pegawai ………………………. Rp. 91.029.700.354,00
  3. Belanja Barang dan Jasa……………… Rp. 503.426.495.264,00
  4. Belanja Modal………………………….. Rp. 795.197.262.263,00

 Jumlah Rp 1.389.653.457.881,00

Jumlah Belanja Rp 3.586.474.436.543,00

Surplus Rp 199.088.141.928,15

  • Pembiayaan

Penerimaan Rp 352.655.750.081,43

Pengeluaran Rp 66.549.298.824,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 286.106.451.257,43

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp 485.194.593.185,58

Selain itu dalam Rapat Gabungan Komisi dengan Pemerintah Daerah menyepakati beberapa hal sebagai masukan, usul, saran dan tanggapan yang sekaligus  dijadikan rekomendasi,  yaitu :

  1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun asumsi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dikoordinasikan dengan instansi terkait maupun Badan Anggaran DPRD Prov. Sultra ;
  2. Target PAD yang tidak tercapai supaya dibentuk Tim terpadu untuk memikirkan dan mengevaluasi langkah-langkah kreatif agar setiap obyek PAD yang ditargetkan bisa maksimal pencapaiannya;
  3. Realisasi belanja yang tidak maksimal (dibawah 75 %) agar OPD terkait dievaluasi secara khusus.
  4. Terhadap kegiatan – kegiatan yang mandek / putus kontrak akibat kelalaian kontraktor pelaksana atau pihak terkait lainnya, supaya menjadi perhatian yang sungguh – sungguh agar tuntas pelaksanaannya dalam Tahun 2019
  5. Walaupun pada LHP  BPK-RI  6 (enam) tahun terakhir  berturut – turut kita memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun pihak Dewan terus mendorong agar penertiban aset yang belum terinventarisir terus dilakukan dan dimasukkan sebagai sumber – sumber PAD yang sah, sehingga aset tersebut tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu.
Baca Juga :  Tarif Pulsa Picu Inflasi di Kota Kendari pada Juli 2018
Pose bersama Gubernur Sultra dan Pimpinan DPRD Sultra usai menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2018.

Sementara itu, Gubenur Sultra Ali Mazi dalam sambutannya mengatakan, proses pembahasan Raperda ini, baik pada penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi maupun rapat gabungan komisi/ pansus, banyak berkembang berbagai persoalan sesuai cara pandang dan pemahaman masing-masing terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, yang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan bpk-ri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (wtp).

“Kami sadar bahwa opini yang diperoleh bukan semata-mata hasil kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara semata, melainkan tidak terlepas dari masukan, saran dan kritikan anggota Dewan yang terhormat,” tuturnya. (Advetorial)

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here