DKPP Akan Percepat Putusan Pelanggaran Etik Penyelenggara di Sultra

215
Sidang DKPP yang digelar di Kantor Bawaslu Sultra.

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mempercepat putusan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Sultra.

Pada Senin 8 Juli 2019, DKPP menyidangkan tiga perkara dugaan pelanggaran etik. Yakni, nomor perkara 84-PKE-DKPP/V/2019; 129-PKE-DKPP/VI/2019; dan 136-PKE-DKPP/VI/2019.

- Advertisement -

Anggota DKPP Alfitra Salam mengatakan, majelis hakim akan lebih dulu melaporkan hasil sidang ini dalam rapat pleno DKPP RI.

“Setelah pleno baru dibahas saksi-saksi terkait adanya dugaan pelanggaran etik,” jelasnya ditemui usai sidang di Kantor Bawaslu Sultra.

Menurutnya, sidang kode etik penyelenggara pemilu di Pemilu 2019 akan diputuskan secepatnya.

“Karena berkaitan dengan pileg, maka akan secepatnya. Ini akan sejalan dengan sidang di MK (Mahkamah Konstitusi) lah,” tambahnya.

Di Sultra sendiri, ada empat kasus dugaan pelanggaran etik penyelenggara yang disidang DKKP. Tambahannya adalah KPU Wakatobi.

“Khusus tiga perkara, akan diputus bersamaan. Tapi nanti dilihat skala prioritas karena aduan yang masuk cukup banyak ini,” tuturnya.

Sebelumnya, DKPP menyidangkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara dengan perkara nomor 84-PKE-DKPP/V/2019. Kasus ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, Burhan, Abdul Makmur dan Hartian.

Mereka mengadukan 18 penyelenggara Pemilu di Kabupaten Konawe Utara, di antaranya adalah Ketua dan tiga orang Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara.

Ketua dan tiga Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara diadukan karena diduga tidak melakukan pembinaan perilaku terhadap jajaran pada tingkat ad hoc untuk menjaga kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Sedangkan 13 teradu lainnya yang terdiri dari penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan diadukan karena diduga telah membuat dokumentasi aktifitas bernyanyi dengan mengkonsumsi minuman alkohol yang diunggah ke media sosial pada 17 November 2018.

Sidang perkara ini dipimpin Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salam bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sultra sebagai anggota majelis, yaitu Al Munardin (unsur KPU), Ajmal Arif (unsur Bawaslu) dan La Ode Safuan (unsur masyarakat).

Sedangkan perkara 129-PKE-DKPP/VI/2019 diadukan seorang wiraswasta bernama Rahim. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, yaitu Helius Udaya dan Lucinda Theodora.

Sementara itu, dalam perkara 136-PKE-DKPP/VI/2019, Helius menjadi Pengadu. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Buton Tengah, yaitu La Ode Nuriadin, La Ode Abdul Jinani, Rinto Agus Akbar Harkat, Muhamad Arwahid dan La Ode Hasrullah.

Kedua perkara ini diadukan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Tengah.

Sidang perkara 129-PKE-DKPP/VI/2019 dan 136-PKE-DKPP/VI/2019 akan dipimpin oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sultra sebagai anggota majelis, yaitu Ade Suerani (unsur KPU), Bahari (unsur Bawaslu) dan Hiyadatulah (unsur Masyarakat).

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...