Putusan MK PHPU di Sultra : Tiga Gugatan Diputus Dismissal

890
 

Kendari, Inilahsultra.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pembacaan putusan dismissal atas sejumlah pokok gugatan tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Sultra.

Berdasarkan jadwal MK, hari ini, Senin 22 Juli 2019, pembacaan putusan dismissal atas seluruh gugatan yang diajukan pemohon asal Sultra.

- Advertisement -

Dari semua pokok gugatan yang diajukan pemohon peserta pemilu di Sultra, tiga diantaranya diputus dismissal oleh majelis hakim MK.

Dismissal dimaksud adalah perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pembuktian.

Ketiga perkara yang tak bisa lanjut adalah gugatan Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Perkara 13-01-29/ PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 untuk Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Wakatobi 1.

Alasan hukum majelis MK memutus dismissal adalah objek permohonan salah satunya adalah berita acara. Walaupun meminta pembatalan SK KPU 987/2019, tetapi pemohon tidak menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Sehingga, tidak diketahui bagian yang mana dari SK KPU 987/2019 tersebut yang dimohonkan pembatalan.

Sementara itu, walaupun pemohon membuat petitum alternatif, itupun tidak mungkin dilaksanakan karena pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja yang harus dilakukan PSU sebab tidak seluruh TPS Kabupaten Wakatobi 1 bermasalah, melainkan hanya 8 TPS sebagaimana yang dalilkan oleh pemohon sendiri.

Selain di Wakatobi, MK juga memutus dismissal gugatan PKB di Kabupaten Bombana Dapil I. Alasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa objek permohonan bukan SK KPU 987/2019, tetapi Keputusan KPU Kabupaten Bombana No 61/PP.10- BA/7406/KPUKab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019.

Terakhir, Partai Golkar dengan Nomor Perkara 180-04-29/ PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 (Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur). Alasan hukum putusan dismissal atau perkara tidak dilanjutkan pada pemeriksaan pembuktian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa renvoi bersifat substansial karena dalam posita mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan, dalam tabel juga mengubah angka. Sementara itu dalam petitum mengubah daerah dari Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Tenggara.

Pada sidang sebelumnya, seluruh pemohon sudah membacakan pokok gugatannya. Termasuk termohon sudah memberikan jawaban ditambah Bawaslu dan pihak terkait sudah memberikan keterangan di sidang MK.

Selain pembacaan pokok pemohon, jawaban termohon dan keterangan bawaslu dan pihak terkait, masing-masing pihak ikut menyerahkan dan pengesahan alat bukti.

Terhadap seluruh pokok permohonan, jawaban dan keterangan yang dibacakan, kemudian MK memutus pada tahapan putusan dismissal, lanjut atau berhenti.

Tiga gugatan dari dua partai itu kemudian diputus dismissal oleh MK. Lembaga pengadil pemilu ini memberikan 34 alasan hukum memutus dismissal tiga pokok gugatan tersebut.

Selanjutnya, bagi gugatan yang tidak dibacakan putusan dismissal hari ini, maka otomatis akan lanjut pada pemeriksaan pembuktian.

Di Sultra, ada 11 gugatan lainnya yang tidak dibaca dalam putusan dismissal MK. Yakni, PKS (Sultra 6), PKB (Buton Tengah 3), NasDem (Buton Selatan 3), Gerindra (Kolaka Utara dan Muna 6), Golkar (Kolut 1), PDIP (Konawe 4) dan calon perseorangan DPD (Fatmayani Harli Tombili).

Selain itu, PAN Baubau, Perindo dan PPP Konkep, serta partai Berkarya hari ini belum di bacakan atau diputuskan oleh MK.

“Pembacaan dan keputusannya menunggu info lebih lanjut dari Tim Hukum KPU RI, malam ini sedang dikonsultasikan kepastiannya oleh tim kami yang hadir di MK kepada Tim Hukum KPU RI,” kata Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib.

Menurut Nasir, jika nantinya, selain tiga yang diputus dismissal, lanjut pada tahapan pemeriksaan pembuktian, maka akan ada sidang selanjutnya.

Ia memungkinkan, tiga hal yang terjadi dalam sidang pemeriksaan pembuktian nanti.

Pertama, diterbitkan putusan sela dengan amar putusan, PSU atau hitung ulang atau rekap ulang.

Kedua, putusan akhir berupa permohonan ditolak. Artinya pokok perkara sudah diperiksa pembuktian dan dinyatakan dalil pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan ditolak.

“Ketiga, putusan akhir dikabulkan, artinya berdasarkan pemeriksaan pembuktian (adu alat bukti dokumen/saksi atau PSU/hitung ulang/rekap ulang) dinyatakan dalil permohonan terbukti, dan permohonan dikabulkan,” tuturnya.

Namun demikian, lanjut Ojo, perkara yang tidak dibacakan, apakah masuk kategori dismissal atau lanjut ke pembuktian, akan ikut dibacakan dalam putusan akhir dengan kategori permohonan tidak dapat diterima karena alasan aspek formal hukum acara.

“Perkara jenis ini tidak termasuk yang ikut dalam sidang pembuktian,” ujarnya.

Natsir menyebut, terhadap pokok gugatan yang dapat putusan dismissal sudah bisa jadi sumber hukum bagi KPU untuk menetapkan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...