Material AMP Berhamburan di Depan Rujab, Bupati Butur Mengaku Tidak Tahu

693
Aparat Polsek Kulisusu saat mengamankan kendaraan pengangkut material milik PT Buton Karya Konstruksi, Senin 19 Agustus 2019.

Buranga, Inilahsultra.com – Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan mengaku tak tahu menahu soal material batu pecah milik PT Buton Karya Konstruksi yang berhamburan di sepanjang jalan menuju lokasi Aspahlt Mixing Plant (AMP), termasuk di depan Rujab Bupati. Sekalipun Polsek Kulisusu sempat mengamankan sejumlah truk milik perusahaan industri pengolahan aspal itu, Senin 19 Agustus 2019.

Polisi mengamankan sejumlah truk karena material milik PT Buton Karya Konstruksi terhambur di sepanjang jalan dan truk pengangkut tidak ditutup terpal.

- Advertisement -

“Saya belum melihat itu (material yang terhambur di jalan),” ungkap Abu Hasan saat ditemui di Gedung DPRD Butur, Senin 19 Agustus 2019.

Menurut Abu Hasan, saat ini belum berpikir akan menghentikan atau tidak menghentikan aktifitas PT Buton Karya Konstruksi yang membangun Asphal Mixing Plant (AMP) di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu.

                       

Hal itu, kata dia, tergantung dari proses-proses pemenuhan persyaratan perizinan.

“Kalau semua persyaratan mereka sudah lakukan, tentu tidak ada alasan untuk kita lakukan (pengehentian),” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Abu Hasan, sudah ada izin yang dikantongi PT Buton Karya Konstruksi dalam membangun AMP. Hanya saja masih kurang.

“Kita akan minta sama mereka untuk melengkapi cepat. Supaya sempurna perizinan yang kita keluarkan,” ujarnya.

Ketua DPD PDIP Sultra ini mengakui, dalam proses perizinan pihaknya sangat ketat. Pasalnya, persoalan izin mendapat pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka supervisi dan pengawasan.

“Makanya kita hati-hati,” singkatnya.

Abu Hasan juga menegaskan, tidak ada rencana menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menutup AMP tersebut. Pihaknya hanya akan meminta pihak perusahaan untuk memenuhi semua kekurangan perizinan yang belum dikantongi.

Baca Juga :  Semua Balon Bupati Butur Punya Peluang Dapatkan Partai Golkar

Seharusnya, tambah Abu Hasan, sebelum masuk proses produksi, pihak perusahaan melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

“Karena seluruh kewenangan bupati terkait dengan perizinan saya sudah serahkan sepenuhnya ke perizinan (PMPTSP),” paparnya.

Abu Hasan mengaku tak tahu jika pihak perusahaan telah mengangkut material persiapan produksi. Menurutnya, hal itu merupakan inisiatif pihak perusahaan.

“(Material sudah diangkut) saya tidak tau. Itu inisiatif mereka dan mereka juga harus tau bahwa yang mereka bangun adalah industri, apakah industri kecil atau industri besar yang harus punya izin yang lengkap,” tandasnya.

Dalam proses pembangunan AMP milik PT Buton Karya Konstruksi diduga telah melanggar Perda nomor 51 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dimana dalam Perda tersebut disebutkan, lokasi industri pengolahan aspal terletak di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara.

Sementara yang terjadi PT Buton Karya Konstruksi membangun AMP di Kecamatan Kulisusu.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...