Kendari, Inilahsultra.com – Sebanyak 20 lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Jumat 18 Oktober 2019.
Penandatanganan kerjasama ini disaksikan oleh tiga kepala dinas transmigrasi dan tenaga kerja. Yakni, Kota Kendari, Konawe dan Konawe Selatan.
Ketua panitia yang juga Kepala Seksi dan Program BLK Kendari Mashur Malaka menyebut, 20 LPKS ini berasal dari Kota Kendari, Konsel, Konawe, Bombana, Buton dan Kolaka.
Ke 20 LPKS penerima bantuan ini akan menggelar pelatihan selama 30 hari di lembaganya masing-masing.
“Jadi setelah menerima bantuan, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi atas output dan income yang dihasilkan dari pelatihan yang dilaksanakan,” jelasnya di Hotel Zenit Kendari.
Sementara itu, Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu menyebut, penerima bantuan ini tidak lah mudah. Semua harus melalui proses panjang seleksi dan verifikasi administrasi yang ketat.
“Banyak yang mengajukan proposal, tapi tidak memenuhi syarat. Jadi, di sini tidak ada titipan. Semua dilaksanakan dengan profesional. Jika tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka tidak bisa,” katanya.
Ia menyebut, pemberian bantuan pelatihan kepada LPKS baru kali ini dilakukan oleh BLK Kendari. Total anggaran yang digelontorkan untuk bantuan ini sebesar Rp 1 miliar kepada 20 LPKS.
“Jadi, jangan lihat jumlahnya. Tapi, kita harapkan bisa mendukung upaya menurunkan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan profesionalisme kerja,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan bahwa setelah berfokus pada pembangunan infrastruktur pada 2015- 2017, maka pada tahun 2019 Indonesia harus fokus pada pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan (vocational education and training).
Hal ini merangsang tidak hanya pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat, untuk bersama-sama fokus menyiapkan pasokan tenaga kerja berkualitas dalam jumlah yang masif agar mampu meningkatkan daya saing nasional kita.
Berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2019, bahwa dari jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 131,01 juta orang, terdapat 124,01 juta orang bekerja dan 7,00 juta orang (5%) yang menganggur, dengan komposisi TPT : SD = 2,34 %, SMP = 4,30 %, SMA = 7,06 %, SMK = 11,24 %, Diploma = 6,02% dan Universitas = 6,30 %.
Dari 124,01 juta orang Indonesia yang bekerja, sebanyak 72,89 juta orang (58,78 %) di antaranya berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD). Adapun tenaga kerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 22,33 juta orang (18,01 %), masih jauh lebih banyak daripada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berjumlah 13,68 juta orang (9,40 %).
“Dengan kondisi ketenagakerjaan seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan solusi yang tepat agar SDM Indonesia mampu bersaing dan memenangkan persaingan dengan tenaga kerja asing untuk mengisi kebutuhan pasar kerja. Salah satu solusi untuk percepatan kompetensi tenaga kerja Indonesia sebagaimana arahan Presiden, yaitu melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi yang melibatkan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah maupun swasta/industri,” jelasnya.
Oleh karena itu dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja di seluruh Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja Kendari memacu peran LPKS/yayasan dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM dengan memberikan stimulan berupa bantuan program pelatihan.
Bantuan tersebut digunakan oleh LPKS untuk melaksanakan kegiatan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Lembaga-lembaga tersebut didorong sebagai pelaksana pelatihan berbasis kompetensi agar masyarakat di sekitarnya memiliki aksesibilitas untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara.
“Inilah yang dinilai dapat menjadi alternatif dalam menjawab tantangan dalam menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia Indonesia secara masif,” katanya.
Ia merinci, pelaksanaan bantuan program pelatihan LPKS Tahun 2019 ini didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien dengan tolak ukur atau Indikator keberhasilan Bantuan Program Pelatihan LPKS adalah tersalurnya Bantuan Program Pelatihan LPKS untuk kegiatan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 320 orang.
Kedua, peserta pelatihan menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas
Ketiga, peserta pelatihan dapat bekerja di dunia industri atau berwirausaha. Keempat, tersusunnya laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Bantuan Program Pelatihan baik laporan keuangan maupun fisik.
Sementara itu, Kadis Nakertrans Kota Kendari Benyamin Salempang menyebut, sebanyak 6 persen warga Kendari berstatus belum bekerja.
“Ini jadi permasalahan kita semua. Tanggung jawab itu bukan hanya kementerian dan daerah tapi kita semua yang diundang saat ini,” jelasnya.
Bantuan program pelatihan, lanjut dia, bukan sekadar bagi uang, tetapi ada misi yang diemban yakni peningkatan kualitas kerja.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
