Diduga Bermasalah, DPRD Sultra akan Panggil Beberapa Perusahaan Tambang

1402
 

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan memanggil beberapa perusahaan tambang untuk dihearing terkait tidak tertib administrasi dalam pengelolaannya.

Anggota Komisi III DPRD Sultra Abdul Salam Sahadia mengatakan, ada beberapa aspirasi dari masyarakat masuk terkait sejumlah perusahaan tambang bermasalah.

- Advertisement -

Masalah ini, kata dia, pernah ditangani oleh panitia khusus (Pansus) anggota DPRD periode sebelumnya 2014-2019, namun belum terselesaikan.

Adapun sejumlah perusahaan tambang diduga bermasalah yang akan dipanggil DPRD Sultra yaitu.

PT Tosido Indonesia, diduga melakukan kegiatan ilegal minning. PT Ceria Nugraha Indonesia, menyangkut proses pembangunan smelter diduga tidak ada izin realisasi CSR, dan pembangunan terminal khusus.

PT Hoffmen Energi Perkasa, menyangkut tidak memiliki izin jeti terminal khusus, izin lingkungan Amdal.

PT Babarina Putra Sulung, diduga melakukan ilegal mining atau penambangan ilegal. Perusahaan tersebut hanya memiliki izin produksi batu, tapi faktanya di lapangan melakukan aktivitas produksi biji nikel dalam kawasan hutan lindung.

PT Antam, terkait aktivitas pertambangan diduga belum memiliki smelter namun sudah melakukam ekspor biji nikel.

PT Naga Bumi Nusantara, diduga melakukan kegiatan ilegal minning, tidak memiliki izin jeti serta tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) terkait dugaan pemberian izin lokasi pengelolaan kawasan industri bermasalah.

PT Waja Inti Lestari, diduga melakukan operasi produksi pertambangan dalam kawasan hutan lindung yang tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan IPPKH.

CV Watu Moramo, yang diduga tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

PLTU dan PLTG NII, terkait masalah limbah industri, transparansi rekrutmen tenaga kerja dan realisasi CSR.

“Untuk memastikan apakah perusahaan tambang ini taat admininstrasi aturan atau tidak. Maka kami di komisi III akan melakukan hearing dengan mereka pada Selasa 19 November 2019 mendatang,” kata Abdul Salam Sahadia di ruang kerjanya, Senin 11 November 2019.

Selain memanggil pihak-pihak perusahaan, Wakil Ketua I Demokrat Sultra ini, akan memanggil Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Sultra terkait keluarnya dan pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan tambang tersebut.

“Dalam RDP nanti kita akan pastikan baik dari pihak perusahaan tambang, pemerintah dan beberapa lembaga untuk menyampaikan kejelasan masing-masing,” jelasnya

Setelah melakukan RDP ini, Komisi III
nanti akan turun di lokasi-lokasi tambang untuk mengecek kebenarannya.

“Kita tetap melakukam sidak di perusahaan tambang ini, waktunya belum pasti. Yang jelas kami turun secara mendadak, kalau kita infokan bukan sidak namanya,” jelasnya.

Ia menyebut, jika ada perusahaan melanggar aturan akan mendapat konsekuensi.

“Jelas, akan ada rekomendasi dari DPRD kalau betul melanggar, entah itu seperti apa kita akan lihat tingkat pelanggarannya. Tapi saat ini kami belum sampai ke situ, tapi fokus dulu untuk mengetahi kebenarannya, karena kita ini masih baru di DPRD Sultra,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...