Buranga, Inilahsultra.com– Dari 18 instansi lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur), ada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinyatakan memiliki tingkat kepuasan publik yang buruk/rendah atau memiliki nilai C.
Sedangkan 8 OPD lainnya memiliki nilai B. Hanya satu instansi yang berhasil mendapat nilai A atau kinerja terbaik, yakni Kelurahan Lipu.
Demikian, hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo ( UHO) Kendari bekerja sama dengan Pemkab Butur.
Hal ini terungkap saat kegiatan seminar akhir hasil pembahasan penelitian LPPM UHO yang dihadiri seluruh OPD lingkup Pemkab Butur yang berlangsung di Aula Setda Butur, belum lama ini.
Sembilan OPD yang nilainya buruk ialah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, SatPol PP dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Kulisusu Barat dan Puskesmas Lambale.
Sedangkan delapan OPD yang mendapat nilai baik atau B yaitu Dinas PTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumberdaya manusia (BKPSDM), Kecamatan Kulisusu, Kelurahan Labuan, serta Puskesmas Wakorumba Utara.
Asiten II Setda Butur, Budianti Kadidaa, sekaligus mewakili Pemkab Butur mengatakan, hasil survei yang dilakukan dari 18 sampel yang mencakup 12 OPD, 2 kecamatan dan 2 kelurahan, hasilnya terdapat mutu pelayanan publik masih rata-rata nilai C.
“Kita berharap tentu memiliki nilai baik atau sangat baik. Tentunya perlu langkah-langkah mutu pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Mantan Kadis Pertanian ini menerangkan, dinas-dinas yang masih sangat rendah nilainya dibutuhkan pelayanan publik lebih baik, seperti pusat kesehatan, pendidikan, catatan sipil merupakan hal diutamakan.
“Selaku pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut tidak berhenti begitu saja. Tetapi tahun berikutnya terus dilakukan pengamatan terhadap mutu pelayanan atau kepuasan terhadap pelayanan di tiap OPD,” harapnya.
Apakah pelayanan itu nilainya semakin bertambah atau justru semakin menurun dari hasil yang telah di survei, kata dia sampel yang diambil bisa ditingkatkan, karena hanya beberapa OPD saja.
“Kedepan semua OPD, dan kegiatan ini akan terus berlanjut, tidak berhenti sampai di sini saja,” ujarnya.
Dijelaskannya, beberapa alasan perbedaan nilai pada pelayanan publik di 18 OPD yang di survei yaitu, Kelurahan Lipu mendapatkan nilai agregat A penyebabnya adalah hasil data survei kuisioner menunjukkan sembilan unsur sangat baik. Unsur itu meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, saran, masukan, sarana dan prasarana.
Sedangkan OPD yang memiliki mutu pelayanan kurang baik (C) penyebabnya adalah data survei kuisioner menunjukkan lima unsur kurang baik yaitu, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, kompetensi petugas, perilaku pelaksana, dan pengaduan saran dan masukan.
Sekedar diketahui, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan survei LPPM UHO selama dua bulan.
