Pemekaran Kepton Punya Spesifikasi Khusus

934
 

Jakarta, Inilahsultra.com – Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun tidak berhenti memperjuangkan daerah.

Bertempat di Istana Negara, mantan Bupati Buton itu bertemu dan berdiskusi langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang difasilitasi oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, Senin 9 Maret 2020.

- Advertisement -

Pertemuan yang digelar pada pukul 16.30 WIB itu berlangsung sekitar satu jam. Dihadapan Moeldoko, Umar Samiun menjelaskan dua hal prinsip berkaitan dengan Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).

“Ada dua hal yang prinsip tentang bagaimana daya dorong Kepton bisa mulus menjadi satu provinsi baru,” kata Umar Samiun usai pertemuan.

Pertama, lanjutnya adalah terkait dengan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten Buton, yakni Aspal Buton. Dengan pengelolaan yang baik, Aspal Buton bisa menjadi keunggulan komperatif yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya.

“Jika ini berhasil, kita bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwasanya dengan mekarnya Kepton tidak akan menjadi beban negara dalam hal pembiayaan melalui APBN yang selama ini juga menjadi salah satu kendala. Selain itu juga, bisa menjadi salah satu pemicu pendapatan negara dari Aspal Buton ini,” paparnya.

Kedua, mengenai isu kedaerahan. Isu ini, tegas Umar Samiun merupakan isu yang tidak bisa dikesampingkan. Pasalnya, Buton sejak zaman kesultanan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti diketahui saat pemerintah pusat ketika itu meminta Kesultanan Buton untuk bergabung dengan NKRI.

“Sehingga isu kedaerahan ini menjadi salah satu modal kita supaya Pemerintah Pusat bisa menghargai eks Kesultanan Buton itu sebagai sebuah provinsi. Karena ini menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Dengan demikian, potensi sumber daya alam dan isu kedaerahan menjadi dua hal yang akan menjadi pertimbangan khusus pemerintah pusat dalam mempertimbangkan pemekaran Provinsi Kepton.

Selain itu juga, akan menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain yang ingin memekarkan diri.

“Inilah yang saya bilang spesifikasi khusus yang bisa menerobos moratorium. Dan yang bisa meyakinkan itu tidak bisa semua orang. Kalau persyaratan lain itu semua daerah bisa penuhi, makanya saya cari spesifikasi khusus,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga merupakan tindaklanjut pertemuan sebelumnya antara Umar Samiun dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dimana saat itu Umar Samiun masih menjabat sebagai Bupati Buton.

“Pertemuan tadi juga sekaligus memperbaharui kembali pertemuan saat saya dengan Presiden. Apalagi saat itu periode pertama dan sudah ada perubahan kabinet sehingga harus kembali diperbarui. Untuk pertemuan dengan Presiden akan kembali dilakukan,” tutupnya.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...