Usulan Anggaran Pengamanan Pilkada Butur Sebesar Rp 6 Miliar Belum Disetujui

395
 

Buranga, Inilahsultra.com – Anggaran pengamanan Pilkada Buton Utara (Butur) yang diusulkan Polres Butur sebesar Rp 6 Miliar belum mendapat kejelasan.

Bupati Butur Abu Hasan mengatakan, sebenarnya anggaran pengamanan Pilkada sudah disetujui dalam APBD tahun 2020 oleh DPRD Butur. Jumlahnya mencapai Rp 2 Miliar sesuai usulan Polres Muna saat itu.

- Advertisement -

“Sesuai yang disepakati oleh DPR itu berdasarkan usulan dari Polres, tapi itu dulu masih Polres Muna, sebelum terbentuknya Polres Buton Utara. Usulanya itu Rp 2 miliar, tidak ada yang kita kurangi. Usulannya los Rp 2 miliar,” kata Abu Hasan saat ditemui di Kantor Bupati Butur, Senin 9 Maret 2020.

Menurut Abu Hasan, usulan yang baru masuk dari Polres Butur sebesar Rp 6 miliar merupakan tambahan sesuai kebutuhan. Namun usulan itu belum bisa disetujui karena masih harus dicarikan solusi.

“Tapi itu kita harus carikan mekanisme penganggarannya pada perubahan anggaran. Tidak ada penambahan anggaran antara APBD induk dan perubahan anggaran. Tidak ada mekanisme itu. Kita salah,” ujar Ketua DPD PDIP Sultra ini.

Kata dia, yang disetujui dalam APBD Butur tahun 2020 sebesar Rp 2 Miliar sudah dievaluasi oleh Gubernur Sultra. Bahkan setelah APBD perubahan nanti jika diberikan tambahan anggaran pengamanan Pilkada akan dievaluasi juga oleh Gubernur Sultra.

“Nanti juga setelah perubahan akan dievaluasi oleh gubernur, kita mau menambah sekian untuk pengamanan itu. Jadi sesuai dengan sistem, sesuai dengan struktur, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kita konsisten,” tambahnya.

Jika disetujui dalam APBD perubahan apakah tidak terlambat ?

Menurut Abu Hasan, soal terlambat dengan tidak, itulah yang harus kita pahami. Bahwa mekanisme penganggaran hanya ada dua, APBD induk dan APBD perubahan.

“Tidak ada yang lain,” ujarnya.

Jelasnya, lanjut Abu Hasan, kebutuhan Polres Butur jika kurang maka akan ditambah. Proses penambahan itu akan diberikan dalam anggaran perubahan. Penambahan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan Polres Butur.

“Kita harus hitung-hitung. Biasanya kita gunakan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu menghitung. Yang kedua, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena di SILPA itu semua kekurangan yang ada itu semua masuk dalam APBD Perubahan. Disitu diambil,” jelasnya.

Kata Abu Hasan, dana SILPA akan dibagi sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Termasuk Polres Butur yang membutuhkan dana pengamanan Pilkada.

“DPRD butuh kita kasih, sekretariat butuh kita kasih. Ada hal-hal yang sifatnya mendesak kita kasih. Pengamanan kita kasih,” paparnya.

Bagaimana dengan dana Rp 6 Miliar yang disepakati DPRD Butur ?

Menurut Abu Hasan, DPRD Butur memiliki hak untuk berbicara dengan publik. Namun mekanisme penganggaran dilakukan bersama dengan pemerintah daerah.

“Mekanisme DPRD, mekanisme pemerintah daerah sama. APBD itu hanya bisa kita tetapkan di APBD induk dan APBD perubahan,” terangnya.

Jelasnya, lanjut Abu Hasan, untuk porsi anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 6 Miliar akan diberikan jika tidak melanggar hukum. Makanya, kesepakatan yang diberikan DPRD Butur dalam rapat koordonasi (Rakor) antara pemerintah daerah, DPRD, dan Polres Butur akan dicari solusi secara bersama-sama.

“Solusi yang ditawarkan DPRD itu harus kita carikan solusinya sama-sama antara pemerintah daerah, DPRD, termasuk pihak yang membutuhkan tambahan anggaran. Akan dibangun terus komunikasi,” jelasnya.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...