DPRD Mubar Soroti Pencabutan SK Perangkat Desa yang Dikeluarkan Sekda

2399
 

Laworo, Inilahsultra.com– Terkait dengan Surat Keterangan (SK) Kepala Desa yang diperintahkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda), LM Husein Tali, soal pencabutan perangkat desa yang berganti, mendapat tanggapan serius dari DPRD Mubar.

Wakil II DPRD Mubar, Agung Darma menilai, pencabutan yang dikeluarkan oleh Sekda itu akan membuat kegaduhan seluruh desa di Mubar yang sudah melakukan pemberhentian dan pergantian perangkat desa sementara oleh Kepala Desa.

- Advertisement -

Terkait proses pergantian perangkat itu, untuk sementara, kata Agung, Pemda Mubar harus menyelesaikan terlebih dahulu peraturan bupati (Perbup).

“Olehnya itu saya minta kepada Pemda Muna Barat agar segera menyelesaikan peraturan bupati terkait tahapan dan proses pergantian perangkt desa. Kan ini murni keterlambatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan Perbub,” kata Agung Kepada Jurnalis Inilahsultra.com, Kamis, 16 April 2020.

Menurutnya, dalam surat yang dikeluarkan itu, sebagai Sekda tedak memiliki kewenangan untuk menyatakan itu.

“Sekda juga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kepala desa karena kepala desa ini bukan ASN,” katanya.

Selain itu, terkait surat edaran yang keluar pada 15 April 2020 itu, pihaknya juga meminta keterlibatan DPMD Mubar agar terus melakukan pemahaman terkait Perbup keseluruh desa.

“Saya tegaskan kepada Kepala DPMD agar segera melakukan sosialisasi di seluruh desa,” pintanya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, sambung Agung kepala desa memiliki wewenang penuh. Hal ini kata dia, jelas diatur dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 bahwa kepala desa mengangkat dan memberhentikan kepala desa.

Ia mengakui, terkait tentang tata cara pengangkatan itu memang lagi menunggu regulasi Perbup. Namun yang merujuk pada pengangkatan dan pemberhentian kepala desa itu di atur dalam undang -undang nomor 83 tahun 2015 dan di rubah menjadi undang2 nomor 67 tahun 2017.

“Akan tetapi wewenang penuh kepala desa jelas di atur di undang-undang desa. Jangan para kades dibatasi dan di gantung dengan aturan yang belum dikeluarkan. Hal yang wajar kalau ganti mengganti dalam jabatan politik, karena perangkat desa ini bukan jabatan seumur hidup,” ucapnya

Sementara, Sekda Mubar Husein Tali mengaku, surat perintah pencabutan SK Kades tentang pemberhentian perangkat desa ini dilakukan karena SK tersebut dinilai cacat hukum.

Olehnya itu, ia memberikan waktu 2×24 jam untuk mencabut SK perangkat desa itu dan setelah itu langsung melaporkan ke Bupati Mubar.

“Usai pelantikan para Kades menerbitkan SK pemberhentian perangkat desa. Namun SK yang dikeluarkan itu cacat hukum alias tidak prosedural. Karena itu kita perintahkan agar segera dicabut,” tegas Husen Tali.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...