Ali Mazi Ucap Syukur Presiden Terbitkan Perpres K-2 dan PPPK

1559
 

Kendari, Inilahsultra.com Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi bersyukur Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru tentang nasib K-2 dan PPPK yang resmi mendapat inisiasi Pemda.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menggelar pertemuan virtual yang masih dalam rangka Peringatan HUT DPD-RI ke-16, Kamis 1 Oktober 2020. Acara ini, sesuai jadwal, akan diikuti secara virtual oleh seluruh gubernur se-Indonesia. Acara puncak HUT DPD-RI sendiri sudah dilaksanakan pada Selasa, 29 September 2020, yang dipimpin langsung Ketua DPD-RI, A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti.

- Advertisement -

Karena gangguan teknik pada perangkat virtual di Gedung DPD-RI, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH, dan seluruh gubernur se-Indonesia batal mengikuti secara langsung pertemuan virtual tersebut. Namun kabar baik justru datang dari Istana Negara.

Memasuki periode keempat keanggotaan DPD-RI, lembaga kesenatoran Indonesia ini bertekad terus melakukan penguatan dalam bentuk apapun.

Penguatan terbaru tersebut dalam bentuk ditandatangani dan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait nasib PPPK dan K2.

Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, mengakhiri penantian panjang peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (PPPK) Tahap I, yang telah dinyatakan lulus pada April 2019 lalu.

Gubernur Ali Mazi dan para senator di senayan sangat lega dan bahagia. Sekian lama nasib honorer K2, baik para guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh yang tanpa kejelasan itu, kini dapat bernapas lega.

Dengan terbitnya Perpres No.98 tahun 2020 itu, membuat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak butuh waktu lama untuk memproses Nomor Induk Kepegawaian (NIK) K2 dan PPPK, sehingga Pemerintah Daerah di Prov/Kab/Kota masing-masing bisa menerbitkan SK K2 dan PPPK, serta gaji perdana mereka dapat cair tahun 2020 ini.

Sebagian besar K2 dan PPPK yang lulus tes tahap I telah mengabdi lebih dari 15 tahun. “Bahkan di atas 20 tahun. Tidak ada alasan untuk menunda lebih lama lagi,” jelas La Nyalla.

Menurut Gubernur Ali Mazi, dengan diterbitkannya Perpres No.98/2020 itu, akan mengubah kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Di masa pandemi ini, justru muncul harapan baru dari pemerintah pusat.

“Kita harus berbangga dan mengucap syukur, bahwa telah ada solusi permanen terkait masalah yang berlarut-larut. Semoga kebijakan pemerintah pusat itu membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Gubernur Ali Mazi dalam rilisnya.

Secara kelembagaan, bagi DPD-RI, perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, telah memberikan penambahan penguatan peran dan fungsi DPD-RI melalui pengawasan DPD-RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

Sehubungan dengan penugasan baru tersebut DPD-RI telah membentuk alat kelengkapan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan tidak ada lagi Perda yang dibatalkan karena tidak sejalan dengan peraturan di atasnya.

Perundangan baru itu menegaskan dan mereposisi DPD-RI atas kewenangan pemantauan dan evaluasi pada Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, yang tidak bisa diterjemahkan sebagai lembaga yang mampu meloloskan atau mencabut Perda suatu daerah, namun hanya bersifat konsultasi dan memberikan masukan kepada perangkat daerah.

Penulis : Acung

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Komentar
loading...