Ali Mazi Nilai Demonstrasi Adalah Bentuk Lain Uji Materi UU Cipta Kerja

3400
 

Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sultra Ali Mazi menanggapi bijak demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia termasuk Sultra, Kamis 8 Oktober 2020. Aksi demonstrasi ini buntut pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR RI.

Menurut Ali Mazi, demonstrasi adalah bentuk lain penerapan demokrasi, khususnya Demokrasi Pancasila.

- Advertisement -

“Konstitusi negara kita tidak melarang demonstrasi terkait apapun, termasuk gelar pendapat menolak kebijakan pemerintah atau suatu perundangan. Kebebasan berpendapat diatur dengan sangat jelas pada UUD 1945,” tutur Ali Mazi.

Namun, Ali Mazi berpesan agar gelar pendapat tetap dilakukan dengan santun dan berwibawa. Sehingga pesan demokrasi dan kesan intelektualitas yang melekat pada mahasiswa tetap terjaga dengan baik.

Perdeabatan tentang UU Cipta Kerja, lanjut Ali Mazi, merupakan bagian demokrasi dan perilaku akademik. Hal itu sangat positif selama dilakukan dengan santun dan berwibawa.

“Suatu Undang-Undang yang sudah disahkan dapat berlaku mengikat apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara,” jelas Ali Mazi.

Sehingga mantan Ketua DPD I Partai Golkar Sultra ini meminta agar publik tidak perlu menanggapi dengan reaksi berlebihan.

Menurut Ali Mazi, bentuk uji materi perundangan dapat dilihat dalam beragam bentuk. Resminya, uji materi suatu perundangan melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi secara umum materi dalam perundangan itu sudah mulai teruji sejak diusulkan oleh Presiden dan kemudian disahkan oleh DPR.

“Termasuk melihat reaksi publik, menolak atau menerima suatu draft perundangan, adalah ragam alat ukur lain terkait materi perundangannya. Jadi, demonstrasi itu juga bisa dijadikan alat ukur terhadap materinya,” terangnya.

Ali Mazi berpesan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tetap santun dan berwibawa. Sehingga kejadian seperti demonstrasi penolakan RUU-KUHP dan UU-KPK pada September 2019 lalu tidak terulang.

“Mohon bersabar. Kita semua belum akan tahu bagaimana aplikasi dan implikasi perudangan ini sebelum disosialisasikan atau diuji secara empirik. Apakah akan memberi manfaat atau tidak untuk kepentingan rakyat. Secara hakiki, perundangan tidak bersifat absolut dan selalu berpeluang direvisi agar menjadi ideal,” jelas Ali Mazi.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...