Kejati Sultra Terus Lakukan Penyelidikan Dugaan Kasus Rekayasa Lalu Lintas di Wakatobi

2154
 

Kendari, Inilahsultra.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan penyelidikan atas dugaan kasus studi manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan perkotaan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2017 lalu.

Kepala Seksi (Kasi) Penegakan Hukum (Penkum) Kejati Sultra, Herman Darmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman data dan keterangan terhadap kasus tersebut.

- Advertisement -

“Kita masih terus mengumpulkan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dalam rangka kepentingan penyelidikan perkembangan kasus tersebut,” kata Herman Darmawan, Senin 9 November 2020.

Ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa beberapa orang, baik dari Dishub Sultra maupun pihak Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang melakukan kerjasama rakayasa jalan tersebut.

“Kita sudah lakukan pemeriksaan dari Dinas Perhubungan Sultra, dari yang melaksanakan juga sudah, udah banyaklah intinya,” jelasnya.

Ia memastikan, kasus ini akan terus ditindaklanjuti oleh Kejati Sultra. Hanya saja, saat ini pihaknya masih mengejar bukti-bukti awal dugaan indikasi adanya tindak pidana.

“Saat ini masih menggali atau mencari bukti-bukti awal terhadap dugaan kasus tersebut. Masih kita lakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti,” tutupnya.

Sementara dikonfirmasi Kepala Dishub Sultra, Hado Hasina membenarkan kasus tersebut masih ditangani oleh Kejaksaan Tinggi.

“Nanti untuk lebih jelasnya, nanti konfirmasi saja kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi,” kata Hado Hasina saat ditemui di DPRD Sultra, Selasa 10 November 2020.

Hado mengaku, dirinya sudah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi dan itu sudah ada solusinya. Solusinya itu disuruh untuk mengembalikan kerugian negara.

“Saya juga belum mengetahui berapa kerugian negara, namun pada dasarnya saya siap untuk mengembalikan kerugian negara,” ungkapnya.

Hado Hasina menjelaskan, anggaran pembangunan jalan rekayasa lalu lintas di Kabupaten Wakatobi kurang lebih Rp1,2 miliar dan dibuktikan dengan bukti fisiknya.

“Saya contohkan. Misalnya saya beli kursi, saya suruh si A, ternyata yang laksanakan si B. Saya hanya menerima hasilnya dan sudah dimanfaatkan hasilnya. Dimana kesalahannya? Tapi kalau saya tahu dari awal bermasalah maka saya tidak akan bayar,” jelasnya.

Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas ini biasanya bekerjasama dengan Universitas Halu Oleo Kendari, yang ditunjuk mengerjakan si A. Namun yang menunjuk si B untuk mengerjakannya.

“Mengenai siapa yang salah ditanyakan kepada kejaksaan, apakah saya atau universitas. Ini tergantung keputusan kejaksaan, karena barangnya ada dan ini hanya ada kesalahan administrasi, bukan dimanipulasi,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...