Sumber Kehidupan Terancam, Buruh Pelabuhan Kendari Gelar Demo

1162
Ratusan buruh pelabuhan Kendari menggelar demo di Gedung DPRD Sultra. (Haerun)

Kendari, Inilahsultra.com – Forum Kelembagaan Serikat Bongkar Muat Pelabuhan Kendari (SBMPK) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin 25 Januari 2021.

Kordinator Aksi, Hajirban mengatakan, sebelumnya telah dilakukan pertemuan antara Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari bersama Serikat Buruh Pelabuhan Fery Wawonii pada 21 Januari 2021 di Kantor KPPP Kendari.

- Advertisement -

Pertemuan itu terkait surat KSOP terhadap serikat buruh Pelabuhan Fery Kendari tentang rencana penataan terminal-terminal dalam wilayah kerja Pelabuhan Kendari. Namun, rapat tersebut tidak ada titik temu atau solusi.

Namun ia menilai, KSOP arogan dalam mengambil sikap untuk memindahkan kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Fery yang notabennya tempat buruh bergantung hidup untuk menafkahi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Harusnya, KSOP mempertimbangkan dampak sosial yang ada dalam internal buruh sendiri dan merujuk pada peta konflik.

Mereka juga menyebut, surat yang dikeluarkan KSOP dianggap sebagai bentuk penjajahan yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)1945. Secara etika dan tata pemerintah surat tersebut terindikasi ilegal, sebab tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan seakan-akan KSOP kedudukannya sebagai pejabat tertinggi dalam Pemerintahan Provinsi Sultra.

“Manakalah ini tidak ada solusi, kami akan mempertaruhkan nyawa kami dalam melawan ketidakadilan tersebut mengingat kesinambungan hidup keluarga kami semata-mata bekerja sebagai buruh di wilayah Pelabuhan Feri Kendari,” tegas Hajirban dalam orasinya.

“Kami menolak dengan tegas pernyataan surat KSOP yang sifatnya arogansi dan sepihak. Meminta DPRD Sultra menggelar rapat dengar pendapat (RDP)untuk mengundang instansi terkait,” tambahnya.

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman saat menemui massa mengatakan, terkait surat edaran yang dilahirkan KSOP dinilai tidak memihak pada kaum buru di Pelabuhan Kendari-Wawoni akan ditindaklanjuti melalui rapat.

“Tidak ada alasan untuk kita tidak perjuangkan hak buruh. Percayakan kepada kami di DPRD untuk memperjuangkan itu. InsyaAllah hari Rabu lusa kita akan panggil semua,” kata Sudirman.

Sementara Ketua Komisi IV, La Ode Frebi Rifai menyebut, Pelabuhan Kendari telah menjadi lapangan kerja bagi para buruh. Jika sumber pekerjaan dipindahkan, maka akan berdampak pada sumber kehidupan Buruh.

“Saya hadir di sini sedikit khawatir kalau masalah pelabuhan tidak beres. Banyak lapangan kerja di sana dan banyak kehilangan lapangan kerja dan kalau ada regulasi pemindahan kapal-kapal ini bisa didiskusikan,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...