Kendari, Inilahsultra.com – Forum Kelembagaan Serikat Bongkar Muat Pelabuhan Kendari (SBMPK) kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu 27Januari 2021.
Demo kali ini dengan tuntutan yang sama dilakukan pada saat, Senin 25 Januari 2021, menolak kebijakan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari memindahkan aktivitas kapal-kapal dari Pelabuhan Wawonii Kendari.
Kordinator Aksi, Hajirban menegaskan, KSOP terkesan arogan dalam mengambil sikap untuk memindahkan kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Fery, notabennya tempat buruh bergantung hidup untuk menafkahi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
Harusnya, KSOP mempertimbangkan dampak sosial yang ada dalam internal buruh sendiri dan merujuk pada peta konflik.
Menurutnya, surat yang dikeluarkan KSOP dianggap sebagai bentuk penjajahan yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)1945. Secara etika dan tata pemerintah surat tersebut terindikasi ilegal, sebab tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan seakan-akan KSOP kedudukannya sebagai pejabat tertinggi dalam Pemerintahan Provinsi Sultra.
“Manakalah ini tidak ada solusi, kami akan mempertaruhkan nyawa kami dalam melawan ketidak adilan tersebut mengingat kesinambungan hidup keluarga kami semata-mata bekerja sebagai buruh di wilayah Pelabuhan Feri Kendari,” tegas Hajirban dalam orasinya.
Untuk itu, ia meminta Ketua DPRD Sultra untuk segera hadir menemui massa aksi, jika tidak hadir maka jangan salahkan para buruh untuk memboikot kantor rakyat.
“Kami minta kepada Ketua DPRD Sultra untuk hadir, jangan masyarakat dibiarkam begini. Kalau Ketua DPRD tiak mampu temui masyarakat dan jangan salahkan kami untuk memboikot kantor rakyat yang dibangun dari uang rakyat,” tegasnya.
Lanjut dia, jangan sampai ada konspirasi antara KSOP dan anggota DPRD yang dinilai tidak mampu menghadirkan KSOP yang mengeluarkan surat pemindahab kapal-kapal.
“Kalau tidak ada titik temu jangan salahkan kami untuk memaksa memboikot kantor ini. Jangan sampai ini ada sudah ada konspirasi yang terstruktur dari DPRD dan KSOP,” tutupnya.
Sampai saat ini massa aksi masi melanjutkan demonya di kantor DPRD Sultra dan sementara dilakukan komunikasi untuk masuk melakukan apat dengar pendapat dengan beberapa instansi salag satunya pihak KSOP.
Penulis : Haerun
