Soal Pengawasan Dana PEN, DPRD Butur Didesak Panggil Dinas PUPR

Zardoni
Bacakan

Buranga, Inilahsultra.com – Direktur Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Zardoni mendesak DPRD Buton Utara (Butur) segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan sekaligus mengalihkan beberapa proyek pengaspalan jalan yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dianggap tidak mendesak. Salah satunya pengaspalan jalan Eelahaji-TPA.

Menurut Zardoni, kondisi jalan poros Ereke-Waode Buri saat ini sangat memprihatinkan. Sehingga mengalihkan beberapa paket proyek yang menggunakan dana PEN ke jalan poros tersebut adalah langkah yang sangat tepat.

“Makanya kami minta DPRD Butur untuk meminta penjelasan teknis dari Dinas PUPR untuk menanyakan urgensinya pengaspalan Eelahaji-TPA ini dimana. Kenapa ruas jalan Ereke-Waode Buri diabaikan,” katanya kepada sejumlah wartawan di Warkop Lorpas, Minggu 4 September 2022.

Zardoni mengaku, desakan kepada DPRD Butur itu akan disampaikan melalui surat resmi dalam waktu dekat.

Bukan hanya itu, Zardoni juga akan menyampaikan kepada Bupati Butur agar mengevaluasi kinerja beberapa pihak pada Dinas PUPR. Pasalnya, selaku instansi teknis yang merencanakan pengaspalan jalan yang menggunakan dana PEN adalah Dinas PUPR.

“Ini adalah aspirasi kami,” tandasnya.

Bukan hanya itu, Zardoni juga menyoroti DPRD Butur yang terkesan abai dalam pengawasan penggunaan dana PEN. Padahal seharusnya mulai dari perencanaan sudah dilakukan pengawasan.

“Kemudian soal DPRD Butur yang mengaku tidak tau soal penempatan titik jalan yang akan menggunakan dana PEN, seharusnya mereka bisa menggunakan kewenangannya untuk memanggil pihak-pihak terkait. Jadi lucu kalau mereka bilang tidak tau kemudian diam,” sentilnya.

Zardoni menambahkan, DPRD Butur bisa memanggil Dinas PUPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melakukan pengawasan penggunaan dana PEN. Jika panggilan itu tidak diindahkan, maka DPRD Butur bisa membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Jadi tidak ada alasan bagi DPRD Butur untuk tidak mengawasi penggunaan dana PEN ini,” tuturnya.

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry