BacakanRaha, Inilahsultra.com- Unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali dilakukan di Kantor DPRD Muna oleh sejumlah kader HMI cabang Muna Senin, 12 September 2022.
Aksi yang dipimpin langsung Ketua HMI cabang Raha Nirdjamirap dengan menyampaikan beberapa tuntutan agar dapat ditindak lanjuti pihak DPRD Muna.
Nirdjamirap menjelaskan hal yang menjadi tuntutan mereka kepada DPRD Muna bahwa HMI menolak dengan tegas kenaikan harga BBM, mendesak dan meminta kepada DPRD Muna untuk menertibkan Mafia BBM di SPBU se-Kabupate Muna, kemudian mengenai kenaikan harga tarif kapal laut yang ada di pelabuhan Raha.
“Kami dari Kader HMI cabang Raha dengan adanya kenaikan harga BBM ini dapat memberikan efek yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan kami berharap kepada DPRD Muna secara kelembagaan dapat menyampaikan atau bersurat atas nama DPRD Muna, bahwa dengan tegas menolak kenaikan harga BBM ke DPR provinsi yang akan diteruskan kepada DPR RI dan selanjutnya ke Presiden RI,” katanya.
Nirdjamirap juga menambahkan mengenai persoalan mafia BBM di SPBU yang marak terjadi dan sering mengakibatkan antrian panjang Yang perlu diperhatikan oleh para penegak hukum.
Kemudian, kenaikan tarif angkutan laut yang proses penentuan tarif yang dianggap sepihak dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebelumnya pengunjuk rasa berkunjung di Kantor DPRD Muna, telah terlebih dahulu bertandang di Kantor Penyelenggara Pelabuhan Raha guna mengklarifikasi terkait tarif angkutan kapal laut yang tinggi.
Demo yang dilaksanakan berjalan dengan damai dan Kader HMI pun dapat menyampaikan aspirasinya di depan pelataran gedung DPRD muna dengan pengawalan dari pihak kepolisian.
Ketua DPRD Muna Irwan menemui masa aksi dan langsung mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat kantor DPRD Muna.
Irwan menyampaikan bahwa RDP ini dilaksanakan untuk mendengar aspirasi dan menerima tuntutan dari HMI cabang Raha.
“Pada kesempatan kali ini Alhamdulilah dihadiri oleh beberapa pimpinan fraksi untuk sama -sama mendengar dan menerima hal-hal yang menjadi tuntutan adik adik dari HMI cabang Raha,” tuturnya.
Politisi Hanura itu menuturkan, mengenai tuntutan dari HMI cabang Muna akan kembali dibahas dalam rapat internal DPRD Muna.
“Segala tuntutan yang telah disampaikan akan kami tampung dan akan kami bahas pada rapat selanjutnya, terkait dengan kenaikan harga BBM yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,” ucanya.
Terkait dengan mafia BBM di sejumlah SPBU, Irwan mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolres, Dandim Muna dan penegak hukum lainya terkait hal itu.
Lalu, kenaikan harga tarif angkutan kapal laut yang sebenarnya bukan wewenang dari DPRD untuk menentukan tarif itu, akan tetapi kami akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang tersebut.
“Berdasarkan surat himbauan dari Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa pihak perusahaan kapal tidak bisa menaikan harga/tarif kapal secara sepihak sebelum dimunculkannya Pergub terkait hal itu,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Anggota DPRD Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak dengan tegas kenaikan harga BBM dan sejumlah anggota DPRD fraksi lainnya menolak kenaikan tarif tiket angkutan kapal laut yang dianggap memberatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Muna.
Reporter : Ebit
Editor : Tino vendrian
