Kendari, Inilahsutra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023 melalui sambungan zoom meeting dari Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Jumat 20 Januari 2023.
Rakorsus itu diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.
Hadir secara virtual Menko Polhukam Mahmud MD, para Menteri dan kepala lembaga, para gubernur, kepala instansi pemerintah, para Pangdam dan Danrem se- Indonesia, para Kapolda se-Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-Indonesia dan Kepala Pelaksana BPBD se-Indonesia.
Sedangkan dari Sultra diikuti oleh Asisten III Sekretariat Provinsi (Setprov) Sultra Sukanto Toding didampingi Komandan Korem (Danrem) 143 Halu Oleo Brigjend TNI Yufti Senjaya dan jajarannya, perwakilan Kapolda Sultra, Kajati Sultra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas BPBD Sultra.
Pada kesempatan itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, ada provinsi dengan luas Karhutla yang meningkat tajam dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
Provinsi tersebut yaitu, Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
Menurut Mahfud, berdasarkan prediksi BMKG tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022. Prediksi tersebut, kemungkinan terjadi El Nino setelah 3 kali El Nina tahun 2020-2021 dan 2022. Sehingga diperkirakan terjadi peningkatan Karhutra seperti pada tahun 2019.
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, semua daerah harus siap siaga meningkatkan usahanya melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Penurunan potensi hujan akan menyebabkan peningkatan kerawanan Kahutla tahun ini. Indonesia diamanahkan sebagai Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait. KTT ASEAN akan direncanakan pada bulan Mei dan September yang akan diperkirakan merupakan puncak musim kemarau di tahun 2023.
“Saya meminta kepada seluruh Kementerian dan Lembaga, Kepada Panglima TNI, Polri, Kepala Daerah, Pandam, Danrem, Kapolda dan stakeholder perusahaan, serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan Karhutla sesuai amanat Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020,” kata Mahfud MD.
Untuk mengantisipasi Karhutla, lanjut Mahfud, semua pihak harus menindaklanjuti secara efektif hasil monitoring peringatan dan deteksi dini Karhutla dengan menggerakan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing.
Selain itu, semua pihak diminta memprioritaskan upaya deteksi dan pencegahan dini sesuai amanat INPRES Nomor 3 Tahun 2020 dengan melibatkan unsur-unsur satuan wilayah amanat daerah, stakeholder, masyarakat pada tingkat desa atau rapat guna mencegah potensi Kahutla.
“Termasuk melakukan identifikasi wilayah yang rawan terbakar setiap tahunnya untuk dilakukan pengawasan yang lebih ketat,” paparnya.
Bukan hanya itu, semua pihak terkait juga diminta menginformasikan dan mengedukasi tokoh-tokoh agama dengan Kampanye pencegahan dan larangan membakar.
“Kampanye melalui maklumat instansi terkait dan komunikasi masyarakat melalui media, penyuluhan, pameran, edukasi anak sekolah dan berbagai langkah penyuluhan dan pendidikan masyarakat lainnya yang perlu terus ditingkatkan patroi rutin penanggulangan Karhutla,” pesannya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menambahkan, pada tahun 2023 pada tanggal 1-19 Januari tercatat ada 31 titik hotspot dan filespot.
“Saya ingin menyampaikan sampai saat ini belum ada Provinsi menetapkan satuan siaga darurat Karhutla tahun 2023 untuk mengantisipasi kejadian Karhutla, dan kami sebetulnya mendorong untuk bisa ditetapkan status siaga darurat,” pintanya. (Adv)
