Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dari Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin 10 April 2023.
Rakor yang digelar secara rutin setiap minggunya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting ini, diikuti oleh Sekda Sultra Asrun Lio serta sejumlah kepada OPD lingkup Pemprov Sultra.
Mengawali Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat menghadapi hari raya Idulfitri 1444 H terdapat 6 kebijakan Kemendagri.
Pertama, dukungan kelancaran arus mudik dan balik lebaran terutama Posko Pemda gabung dengan posko Forkompinda.
Kedua, kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan Satpol PP serta dinas kebersihan.
Ketiga, pengaturan dan kesiagaan untuk tempat wisata (kebun binatang, pantai, taman kota).
Keempat, pengaturan pasar tumpah agar tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas.
Kelima, pengamanan lingkungan terutama menjaga rumah kosong yang ditinggal mudik.
Keenam, pemerintah daerah agar siaga dalam mengantisipasi bencana (alam dan non alam), termasuk mengecek angkutan laut harus menyediakan pelampung untuk penumpang.
Direktur Statistik Harga, Dr. Windhiarso Putranto mengatakan, komoditas utama yang memengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH), pada minggu pertama bulan April 2023 yakni beras dan telur. Kedua komoditas ini memberi andil kenaikan harga. IPH beras mengalami kenaikan di 42 kabupaten/kota dan penurunan di 73 kabupaten/kota.
Sementara IPH telur ayam ras mengalami kenaikan di 42 kabupaten/kota serta penurunan di 23 kabupaten/kota. Penurunan terbesar berada di komoditas cabai merah terjadi di 221 kabupaten/kota.
Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Dr. Andriko Noto Susanto mengatakan, dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang hari lebaran perlu dilakukan.
Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan: Pertama, pemantauan penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Perum Bulog.
Kedua, memastikan pasokan dan harga pangan di lapangan. Ketiga, bekerjasama antar daerah, Satgas Pangan Polri dan instansi lain. Keempat, pelaksanaan gerakan pangan murah. Kelima, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Keenam, dukungan Pemda kepada Perum Bulog dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya. (IS)
