Nilai Tambah Petani sebagai Kelas Menengah Produktif
Presiden Joko Widodo pernah mengkritisi cara peningkatan kesejahteraan petani atau Nilai Tukar Petani yang dalam beberapa tahun terakhir selalu berkutat pada on farm-nya, selalu berkutat pada sektor budidaya dan cenderung melupakan proses bisnisnya.
Padahal, Nilai Tambah yang tinggi, Nilai Tambah yang besar itu berada pada proses agribisnisnya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Mengkorporasikan PETANI di Kantor Presiden, Jakarta pada hari Selasa 12 September 2017.
Presiden berharap bahwa paradigma inilah sehingga PETANI memiliki sendiri industri pengolahan sendiri, memiliki industri benih, memiliki penggilingan moderen, memiliki kemasan juga yang langsung berada di satu lokasi kemasan yang moderen, packing yang moderen, memiliki industri pengolahan pasca panen, kalau beras misalnya ke tepung.
Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah merupakan sinyal positif untuk mewujudkan gerakan industrialisasi pangan Nasional berbasis kerakyatan yang merupakan 1 dari 8 Misi Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga PETANI sebagai salah satu pilar Kedaulatan Pangan Nasional Berbasis Kearifan Lokal dan Agribisnis Kerakyatan.
Oleh karena menyadari kerentanan sistem Kedaulatan Pangan Nasional belum mencapai yang dicita-citakan oleh petani maka dengan itu diantaranya dengan mengubah perubahan sikap dan atau pola pikir para petani, untuk mengintroduksi teknologi tepat guna dalam penanganan pascapanen dan menyelenggarakan sistem jaminan mutu hasil produksi petani pada basis-basis produksi petani baik dari hulu maupun sampai hilir.
