Kendari, Inilahsultra.com – Akhir-akhir ini, kotak suara untuk Pemilu 2019 yang terbuat dari kardus menuai banyak kritikan dari pelbagai kalangan.
Soal kotak suara dan bilik yang terbuat dari kardus, pernah berpolemik jauh sebelum wacana Pemilu 2019.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Hidayatullah pernah menyoal hal ini saat menjabat sebagai penyelenggara. Tepatnya jelang Pemilu 2014 silam.
Saat itu, Hidayatullah memprotes sekretariat KPU Sultra yang mengadakan kotak suara dari kardus tidak sesuai spesifikasi.
Protes Hidayatullah ini kemudian sampai di telinga Kejati Sultra. Jaksa sempat memeriksa beberapa pihak termasuk penyedia jasa.
Jelang Pemilu 2019, isu kotak suara kardus kembali menghangat. Sebagai mantan komisioner, Hidayatullah pun memberikan pandangannya.
Selaku Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra, Hidayatullah menyebut, problem kotak suara kardus bukan pada mudahnya dimanipulatif suara. Sebab, terbukti pada Pemilu 2014 tidak ada isu yang masif atau yang mengemuka terkait manipulatif suara melalui kotak suara kardus.
“Bahkan hasil Pemilu 2014 dengan metode scan C1 hasil perhitungan suara di TPS yang langsung diupload oleh KPU Kab/Kota ke web KPU RI mendapat apreasiasi yang tinggi baik dari dalam maupun luar negeri,” jelasnya.
Hanya, kata dia, tidak tepat bila KPU menyatakan bahwa kotak suara berbahan kardus menghemat anggaran. Sebab, kotak suara ini pertaruhan terhadap jaminan suara kedaulatan rakyat yang telah menyalurkan hak pilihnya di TPS.
Sebagai mantan Ketus KPU Prvinsi Sultra yang menyelenggarakan Pemilu 2014 (Pileg dan Pilpres) ada enam problem yang harus diperhitungkan jika kotak suara berbahan kardus.
Pertama, korupsi pada penyedia barang/jasa dengan panitia lelang dimana spesifikasi dan bahan kardus bercampur antara kardus yang berkualitas baik dan kardus yang berkualitas buruk.
Hal ini disebabkan penyedia barang memiliki motivasi mencari untung yang sebesar-besarnya.
“Kardus yang berkualitas baik disiapkan hanya untuk kepentingan pemeriksaan oleh tim pemeriksa proyek. Selebihnya yang didistribusi ke KPU kabupaten/kota itu kotak suara kardus yang mulai bercampur dengan kardus yang tidak sesuai norma dan spesifikasi. Saya pernah protes keras pada saat itu tapi tak diindahkan,” jelasnya.
Kedua, kotak suara dari kardus tetap tidak tahan terhadap resapan air. Sebagai contoh di KPU Kabupaten Buton Utara, dimana pada saat distribusi surat-suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara diterpa hujan.
“Resapan hujan ini memang tidak merusak surat suara karena surat suara dibungkus plastik tetapi kotak suaranya melemah, ambruk dan tidak layak pakai,” jelasnya. L
Begitu pula di Kabupaten Bombana dimana gedung penyimpanan kotak dan bilik suara berbahan kardus sekitar 300 kotak dan bilik dari kardus hancur dan rusak karena gudang penyimpanan yang bocor pada musim hujan.
“Dimana air resapan menggenangi kotak dan bilik suara sehingga tidak dapat lagi dipakai sehingga dilakukan pergantian. Begitu pula di Kabupaten Konawe kotak suara hancur/ambruk karena akibat diterpa hujan yang meresap dalam kotak suara kardus,” bebernya.
Ketiga, kotak suara berbahan kardus rentan terhadap tekanan atau himpitan benda-benda keras dan hanya untuk sekali pakai. Bahkan khusus bilik suara dari kardus banyak yang tidak kembali ke gudang KPU karena dipakai alas tidur atau alas duduk setelah hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun PPS dan PPK.
“Keempat, kotak suara berbahan kardus harus ditambah dengan plastik pembungkus ketika nanti akan didistribusikan ke setiap TPS-TPS menghindari kemungkinan basah atau akibat rawan lainnya,” katanya.
Kelima, kotak suara berbahan kardus tidak tahan terhadap tekanan tusukan atau tebasan benda tajam dan bahkan mudah terbakar.
“Keenam, dari aspek keamanan distrubsi dari aparat keamanan seperti polisi sangat ekstra hati-hati terhadap kotak suara berbahan kardus tersebut karena rawan berbagai macam masalah seperti disebutkan di atas,” pungkasnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
