DPRD dan Pemprov Sepakati Raperda RPJMD Provinsi Sultra 2018-2023

249
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra dan Pemprov Sultra menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra Tahun 2018-2023.

Pengambilan keputusan bersama terkait RPJMD Sultra 2018-2023 ini digelar dalam rapat paripurna DPRD Sultra yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh didampingi wakil ketua, Amiruddin Nurdin dan Nursalam Lada. Dalam paripurna ini juga turut dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi.

Gubernur Sultra Ali Mazi menandatangani nota kesepahaman bersama Raperda RPJMD Provinsi Sultra 2018/2023
-Advertise-

Sebelum penandatanganan nota kesepahaman bersama RPJMD, didengarkan penjelasan hasil rapat gabungan komisi dan Pemprov Sultra yang dibacakan I Made Suparna.

Dalam rapat gabungan komisi itu, ada delapan hal yang dianggap perlu ditambah dalam rancangan RPJMD 2018-2023.

Diantaranya, terkait program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, serta program dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan disertai dengan kebutuhan pendanaan selama 5 tahun ke depan.
Kemudian, program pembangunan daerah harus menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Kemudian, tambahkan tiga program prioritas Gubernur dan janji-janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam bentuk program prioritas dalam dokumen RPJMD.
Selain itu, dewan juga menyarankan terkait gambaran keuangan daerah. Yakni, tambahan potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Serta, proyeksi kapasitas riil keuangan daerah supaya disempurnakan dengan menyesuaikan rata-rata pertumbuhan pendapatan 6 tahun sebelumnya.

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh menandatangani nota kesepahaman bersama Raperda RPJMD Provinsi Sultra 2018/2023.

Setelah pembacaan hasil rapat gabungan komisi, dilanjutkan dengan pembacaan pandangan fraksi-fraksi yang diwakili Suwandi Andi.
Dalam pemaparannya, Suwandi Andi menyebut, penyusunan RPJMD ini melalui proses dan perjalanan yang cukup panjang. Dimulai sejak tahapan persiapan, lalu disusul dengan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, sampai dengan perumusan rancangan akhir, hingga hari ini diambil keputusan Ranperda RPJMD Provinsi Sultra Tahun 2018-2023.
Hal ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD dan Dokumen Perencanaan lainnya.
Dalam pandangan fraksi-fraksi di dewan, untuk melakukan koreksi atas apa yang sudah diputuskan, maka fraksi memberikan beberapa catatan kritis dan saran atas RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023, yakni :
Pertama, tetap dilakukan penyempurnaan redaksional maupun substansial atas rasionalisasi target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Kedua, ketika Raperda RPJMD ini telah ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka selanjutnya Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya harus mampu meningkatkan kualitas narasi dan implementasi strategi kebijakan untuk memperkuat fundamen sinergitas pendekatan perencanaan secara politis, teknokratis, dan partisipatif. Dalam arti bahwa seluruh satuan perangkat daerah di Sulawesi Tenggara harus mampu menterjemahkan secara operasional, baik visi maupun misi dari Gubernur sebagaimana tertuang di RPJMD.
Ketiga, walaupun dalam RPJMD ini telah dituangkan secara jelas tentang visi besar lima tahun ke depan, namun tetap dipahami bahwa fokus utama arah pembangunan kita adalah pengurangan angka kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan.
Keempat, dalam dinamika pembangunan tetap harus dilakukan penguatan terhadap tatanan religius, budaya, IPTEK, termasuk tatanan ekonomi masyarakat miskin, dan tatanan politik kepemerintahan.
Kelima, hal – hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam tahapan implementasi RPJMD adalah mempertahankan perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, melakukan penyesuaian rencana (Planning Adjustment), tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, meningkatkan sdm, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Baca Juga :  Dewan Akan Panggil Dinas PMD soal Dugaan Pelanggaran Rekruitmen Pendamping Desa
Suasana sidang paripurna penandatanganan nota kesepahaman bersama Raperda RPJMD Provinsi Sultra 2018/2023

Ali Mazi Doakan Seluruh Anggota DPRD Sultra Terpilih Kembali
Dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Sultra tentang pengambilan keputusan atas Raperda RPJMD 2018-2023, Gubernur Sultra Ali Mazi mendoakan agar seluruh anggota DPRD Sultra terpilih kembali di Pemilu 2019 mendatang.
Doa Ali Mazi ini, bukan tanpa dasar. Menurutnya, seluruh anggota DPRD Sultra yang ikut membahas bersama Raperda RPJMD 2018-2023 ini memiliki komitmen yang kuat dalam membangun daerah.
Sejak dilaksanakan pada rabu 6 februari 2019, proses pembahasan Raperda RPJMD terasa singkat karena para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat semakin memahami substansi dari dokumen RPJMD tersebut.
“Untuk itu, sekali lagi kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas terlaksananya pembahasan raperda tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 dengan baik dan lancar,” katanya.
“Tak lupa pula,saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga kerjasama yang baik ini terus terjalin hingga lima tahun ke depan, seiring dengan terpilihnya kembali bapak ibu para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat pada pemilihan legislatif yang akan datang,” tambahnya disambut tepuk tangan wakil rakyat.
Menurut Ali Mazi, seluruh saran dan masukan dari hasil pembahasan raperda RPJMD tersebut, akan kami tindak lanjuti untuk penyempurnaan dokumen RPJMD, sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu evaluasi raperda RPJMD di Kementerian Dalam Negeri, yang akan dilaksanakan pada 18 Februari 2019. (Advertorial DPRD Sultra)

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here