KPK Minta Pemprov dan Pemkab Konkep Segera Tuntaskan RTRW Wawonii

203
Pimpinan KPK La Ode M Syarif saat ditemui di Hotel Claro Kendari.

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) untuk segera menuntaskan pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Pulau Wawonii.

Sebelumnya, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan waktu sampai 10 Agustus 2019 kepada Gubernur Sultra Ali Mazi dan Bupati Konkep Amrullah untuk membahas RTRW Kabupaten Konkep.

- Advertisement -

Hanya saja, sampai 23 Agustus 2019, kabar pembahasan itu belum ada.

Terhadap hal ini, Ali Mazi pun belum memberikan jawaban saat konferensi pers dengan pimpinan KPK La Ode M Syarif.

                       

Terhadap hal ini, La Ode M Syarif mendukung langkah ATR/BPN yang menginstruksikan kepada Gubernur Sultra dan Bupati Konkep untuk segera membahas nasib RTRW Konkep yang bebas dari pertambangan.

“Karena RTRW itu penting karena dari RTRW itu bisa mengikuti yang lain dizonasikan apakah ini cocok untuk pertambangan,” katanya, Rabu 21 Agustus 2019.

Kalau RTRW yang belum lengkap sekarang ini, khawatirnya bisa disalahgunakan.

“Nanti kita dorong lagi bersama kementerian ATR dan BPN untuk dikerjakan,” tuturnya

Terhadap pembahasan RTRW ini, Korsupgah akan masuk lebih dalam lagi dan mendampingi Pemprov dan Pemkab Konkep.

“RTRW itu, di samping ada dalam dokuman perlu juga cek lapangan,” jelasnya.

Terhadap belum dilakukannya rapat antara Pemprov Sultra dan Pemkab Konkep, KPK akan menanyakan kembali.

Saat ini, Kabupaten Konkep masih mengacu pada RTRW Konawe sebagai kabupaten induknya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pulau Wawonii hanya diperuntukan pariwisata, pertanian dan kelautan.

Baca Juga :  Aktivis 98 Sultra Dukung Adian Napitupulu Jadi Menteri Kabinet Jokowi 2.0

Sebelumnya, ratusan masyarakat Pulau Wawonii beberapa kali menggelar demo menolak kehadiran tambang di pulau tersebut.

Meski ditolak, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) di sana nyatanya telah membangun pelabuhan khusus.

Padahal, berdasarkan aturan, pulau kecil tidak dibolehkan untuk membangun pelabuhan industri terlebih untuk pertambangan.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...