Aturan Disiplin Militer dan UU ITE di Balik Pencopotan Dandim Kendari

318
Danrem 143 Haluoleo Kendari memimpin sertijab Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi. (Pandi)

Kendari, Inilahsultra.com – Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 1417 Kendari, Sabtu 12 Oktober 2019.

Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi menyaksikan langsung sidang disiplin Kolonel Hendi di Aula Sudirman Korem 143 Haluoleo Kendari.

- Advertisement -

Setelah itu, dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan Dandim Kendari dari Kolonel Kavaleri Hendi ke Kolonel Alamsyah yang dipimpin Komandan Korem 143 Haluoleo Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto.

Pencopotan Hendi ini buntut dari posting-an istrinya, Irma Zulkifli Nasution, di media sosial Facebook mengenai peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang Banten.

                       

Menurut Pangdam, pencopotan Hendi dari jabatan Dandim karena melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer.

Surawahadi lantas mengutip pasal 8 ayat a tentang ketaatan aparat militer. Kemudian, di pasal 9 mengenai sanksi secara berurutan, mulai dari teguran, hukuman disiplin penjara 14 hari dan penjara 21 hari.

Kolonel Hendi, mendapatkan sanksi disiplin dengan penjara 14 hari di Denpom Kendari terhitung sejak 12 Oktober 2019.

“Itu sesuai aturan. Tentara harus taat pada perintah atasan sebagaimana sumpah prajurit,” katanya ditemui di Korem 143 Haluoleo Kendari.

Namun, bila dilihat postingan istri Dandim, tak ada hubungannya dengan posisi Kolonel Hendi sebagai pejabat militer di Distrik Kendari.

Sebab, postingan itu atas nama Irma sendiri tanpa embel-embel Dandim. Namun demikian, Pangdam melihat Irma adalah bagian dari Kolonel Hendi.

“Ketaatan terhadap perintah, suami harus membimbing istri dan juga keluarganya. Dari ketatan itu, di tentara tidak ada tawar menawar. Kalau nanti istri dan anaknya bermasalah, pasti orang tuanya terbawa,” jelasnya.

Baca Juga :  Polisi Diminta untuk Berhenti Kawal Tambang di Pulau Wawonii

Ia menyebut, secara hukum militer, mulai dari undang-undang hingga sumpah prajurit, Dandim dinilai bersalah.

“Itu lah ketentuan kita. Makanya kalau jadi tentara, ikut aturan harus lurus ke atas,” jelasnya.

Suami Ikhlas, Istri Menangis

Mata Irma Zulkifli Nasution tampak sembab. Sesekali tangannya mengusap air mata yang mengalir di pipinya.

Di lain sisi, Kolonel Hendi tampak tegar. Ia terus melempar senyum kala menjabat tangan satu persatu perwira, termasuk awak media.

Usai sesi salam-salaman, Kolonel Hendi merangkul istrinya. Beruntung, ia sempat memberikan pernyataan atas nasib apes di dunia kemiliterannya.

Ia mengaku ikhlas atas sanksi buah dari status Facebook sang istri di media sosial.

“Akan jadikan pelajaran untuk kita,” kata Hendi diikuti anggukan istrinya.

“Kita terima apa pun keputusan pimpinan,” imbuhnya sambil merangkul Irma meninggalkan awak media.

Hingga kini, belum ada bukti bahwa Irma dilaporkan ke polisi atas postingannya di media sosial Facebook soal peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto. Namun demikian, Pangdam menyebut posting-an Irma bernada ujaran kebencian yang terkandung dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Untuk menilai postingan Irma yang kemudian berimbas kepada pencopotan suaminya, Pangdam menyerahkan agar kepolisian yang bisa mengujinya.

Sebelumnya, Irma memposting status di Facebook melalui akun bernama Irma Zulkifli Nasution. Belakangan, akun facebook ini sudah tidak bisa diakses lagi.

Namun demikian, foto tangkapan layar mengenai statusnya sudah beredar di media sosial Tweeter dan Facebook.

Ada dua tangkapan layar status Facebook yang beredar. Posting-an pertama tertulis ‘Jangan cemen pak,…Kejadianmu tak sebanding dengan berjuta nyawa yg melayang’.

Posting-an kedua, tertulis ‘Teringat kasus pak setnov,.. bersambung rupanya, pake pemeran pengganti’. Tidak ada kata yang menyebut nama Wiranto di dua posting-an itu.

Baca Juga :  Diduga Mabuk, Pengemudi Minibus Tabrak Pagar Rumah Warga

Dikonfirmasi terpisah, Executive Director SAFEnet, Damar Juniarto mengaku menyayangkan seseorang mengeluarkan pendapat yang negatif atas peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang Banten.

Pernyataan negatif itu, kata dia, seperti permisif dan membiarkan tindak kekerasan.

“Pendapat seperti ini justru memberi angin pada tindak kekerasan selanjutnya. Ini akan punya risiko menambah semangat para pelaku dan jaringannya karena mendapat dukungan, apalagi ini datang dari istri tentara,” kata Damar melalui pesan Whatsappnya.

Namun demikian, lanjut dia, pemidanaan orang yang memiliki pendapat seperti itu tidak tepat.

Ada dua alasannya. Pertama, pemakaian pasal ujaran kebencian yaitu pasal 28 ayat 2 UU ITE dalam pelaporan istri Dandim Kendari (misal) tidak tepat.

“Pendapat ini tidak mencerminkan kebencian yang ditujukan pada kelompok suku, agama, ras. Kalau pun ada kebencian, sifatnya lebih ke personal. Yang tidak jelas ditujukan pada siapa-siapa,” katanya.

Kedua, sekalipun diganti dengan pasal pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3 UU ITE, juga tidak tepat karena pendapat yang disampaikan bukan ditujukan untuk mencemarkan nama.

“Tidak jelas siapa yang dituju. Dan bahasa yang digunakan seperti “cemen” masih perlu kajian dari ahli bahasa untuk menafsirkan apakah memenuhi unsur pencemaran nama,” tuturnya.

Kalau pun ada yang melaporkan Irma, harusnya datang dari yang merasa keberatan, Wiranto misalnya.

“Pelaporan pencemaran nama harus delik aduan langsung. Yang dapat melaporkan adalah orang yang nama baiknya merasa dicemarkan. Pelaporan di luar mereka yang korban langsung tidak memenuhi syarat pengaduan dan polisi harus berhenti memproses,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...
             
Baca Juga :  Gempa Bumi Guncang Bombana, Tak Berpotensi Tsunami