BacakanLaworo, Inilahsultra.com – Proyek pengerjaan drainase dan pengaspalan jalan lingkar Lapangan di Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat disoal warga, Minggu 22 Desember 2019.
Sebab, pekerjaan yang sudah dimulai kurang lebih dua minggu itu diduga siluman. Pasalnya selama pekerjaan berjalan, masyarakat setempat tidak melihat papan nama informasi proyek soal sumber anggaran dan perusahaan yang mengerjakan.
Untuk itu, beberapa masyarakat setempat, sementara melarang pekerja untuk melanjutkan proyek pekerjaan tersebut.
Salah satu warga Kelurahan Wamelai, Rahman Efendi mengatakan, proyek pengerjaan tersebut belum bisa dilanjutkan sampai ada papan proyek dan ditahu siapa kontraktornya.
“Masyarakat di sini sebenarnya itu bingung. Yang bikin bingungnya anggaran dari mana, apakah DAK atau DAU, siapa kontraktornya kemudian seperti apa pekerjaan ini dilaksanakan,” kata Rahman kepada jurnalis Inilahsultra.com, Minggu 22 Desember 2019.
Kata dia, warga meminta pihak kontraktor untuk tranparan terhadap pengerjaan proyek itu.
“Jadi masyarakat yang bikin bingung juga itu, apakah anggaranya dari langit, dari pusat, provinsi atau APBD perubahan,” katanya.
“Untuk sementara kita berhentikan dulu sampai ada kejelasan bahwa anggaran proyek ini dari mana asalnya,” ucapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi di Kepala Dinas PUPR Mubar, Karimin mengatakan soal pekerjaan drainase dan pengaspalan jalan itu satu paket dari APBD Perubahan dan melekat di dinas PU.
Soal keluhan masyarakat Wamelai, pihaknya sudah memberitahukan kontraktornya agar papan proyek segera dipasang. Karimin menyebut, proyek tersebut di menangkan perusahaan yang dipimpin bernama Agus.
“Kalau pengaspalan dengan drainase itu satu peket. Saya sudah perintahkan juga itu. Terus soal kontraktor juga sudah saya perintahkan untuk pasang papan proyeknya. Kalau tidak salah anggaranya kurang lebih Rp 400 juta,” katanya.
Menurutnya, kontrol masyarakat soal pekerjaan memang penting. Tetapi, kalau kontrol untuk mengendalikan pekerjaan secara teknis itu sama saja menghalangi.
“Itu semua kan fungsi kontrolnya saja masyarakat. Tapi kontrol yang harus dilakukan kontrol pekerjaan, bukan kontrol untuk mengendalikan proyek.
“Kalau memang ini ada yang dirugikan atau terjadi kesalahan wajarlah dia ributkan. Tetapi kalau misalnya secara teknis tidak ada kesalahan hanya persoalan papan nama terus diberhentikan, sudah bukan mengawasi itu tapi menghalangi,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Bina marga dinas PU Mubar, Syawal saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak banyak memberikan komentar.
“Dari dinas PU itu. Kenapa mereka berhentikan e, nanti saya kontak dulu paleng mereka (kontraktor) itu,” singkat Syawal.
Penulis : Muh Nur Alim
