Penanganan Covid-19, Tiga Kepala Daerah di Kepton Bahas Regulasi Pembatasan Perjalanan Warga

629
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Bupati Buton La Bakry menghadiri pertemuan virtual dengan kepala daerah lainnya di wilayah Kepulauan Buton, di Media Center Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Buton di Anjungan Kantor Bupati Buton di Takawa Pasarwajo, Selasa 12 Mei 2020.

Pertemuan melalui Video Conference ini merupakan inisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau untuk membangun harmonisasi dan sinkronisasi antar daerah di wilayah Kepulauan Buton (Kepton) dalam penanganan penyebaran Covid-19 dari segi transportasi darat, laut, dan udara.

- Advertisement -

Pada kesempatan itu, Bupati Buton La Bakry menegaskan, dalam penanganan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Buton, Pemda telah memperketat penjagaan di seluruh pintu masuk, khususnya yang langsung berbatasan dengan daerah tetangga.

Penjagaan berlangsung selama 24 jam dengan tiga shift penjagaan, penambahan petugas, dan penggunaan alat pengukur suhu tubuh.

Bagi para pendatang dilakukan karantina oleh Pemda maupun karantina yang difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing.

“Kita fokus perketat penjagaan siapapun yang masuk dari luar daerah dan diawasi pergerakannya. Selain itu kontrol yang ketat di Pelabuhan Murhum dan Bandara Betoambari perlu terus dilakukan,” ujar La Bakry.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Buton ini, partisipasi masyarakat Kabupaten Buton adalah melaporkan keluarga atau tetangga yang baru datang dari luar daerah. Sehingga bisa dilakukan pemantauan dengan baik.

“Jika ini dilakukan, tidak akan mengganggu perputaran ekonomi masyarakat,” kata La Bakry.

Sementara, Bupati Wakatobi Arhawi menyadari, masih ada warga pendatang yang menggunakan surat keterangan berbadan sehat bukan dari dokter yang melakukan pemeriksaan langsung di Wakatobi. Tetapi atas nama dokter yang sangat diragukan kebenarannya. Sehingga ketidakjujuran dari warga mengenai asal usul perjalanan bisa membahayakan.

“Selain itu, yang perlu juga diperiksa ketat adalah kapal-kapal barang yang bisa saja menjadi tumpangan warga yang mudik”, ungkapnya.

Wali Kota Baubau, AS Tamrin memaparkan ada tiga hal yang sangat penting yaitu pelarangan/pembatasan pergerakan orang/warga di masa pandemi ini, pelacakan terhadap para pendatang dengan mewaspadai adanya jalan-jalan “tikus”, dan penanganan Covid-19.

Dandim 1413 Buton dan Kapolres Baubau yang turut hadir menyatakan dalam mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 secara bersama-sama, harus patuh dan taat dengan protokol kesehatan. Meskipun ada pengecualian bagi pelaku perjalanan yang berkebutuhan khusus/berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masih dibolehkan dengan melampirkan hasil pemeriksaan rapid test.

Pertemuan beberapa kepala daerah Kepulauan Buton ini melahirkan dua kesimpulan.

Pertama, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat masing-masing terkait pembatasan pergerakan/perjalanan orang baik itu melalui transportasi darat, laut, maupun udara.

Kedua, Pemkot Baubau akan meramu SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pergerakan masyarakat di masa pandemi Covid-19 berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan atau surat edaran yang berlaku. Kemudian surat edaran itu nantinya akan dikirim dan ditanggapi/dikoreksi oleh pemerintah daerah lainnya di wilayah Kepulauan Buton lalu kemudian menjadi kesepakatan bersama yang harus dipatuhi.

Selain dihadiri Bupati/Walikota maupun yang mewakili, pertemuan ini turut dihadiri Wakil Bupati Buton Iis Elianti, Sekretaris Daerah Buton La Ode Zilfar Djafar, serta Kepala Kantor Pelabuhan Baubau.

Reporter: LM Arianto

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...