Dinas PTSP Sultra dan KTT Beda Pendapat soal Tambang Emas Bermasalah di Bombana

708
 

Kendari, Inilahsultra.com Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Sultra dan Kepala Teknik Tambang (KTT) berbeda pendapat soal keberadaan tiga izin usaha pertambangan (IUP) emas di Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Sultra, Masmuddin menyebut, dari tiga perusahaan tambang emas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata hanya satu yang memiliki Izi Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengelola kekayaan alam di daerah tersebut.

- Advertisement -

Perusahaan tambang yang memiliki izin hanya PT Panca Logam Makmur (PLM). Sementara dua perusahaan lainnya, PT Panca Logam Nusantara (PLN) dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia (AABI) tidak memiliki izin untuk beroperasi.

“PT PLN tidak memiliki izin, dan PT AABI izinnya sudah berakhir sejak Januari tahun 2020. Jadi, kedua perusahaan ini tidak boleh melakukan aktivitas produksi, karena belum ada perpanjangan izin di Dinas PTSP Sultra,” kata Masmuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 30 Juni 2020 kemarin.

Lanjut Masmuddin, PT PLN dan PT AABI harusnya bertanggung jawab, karena melakukan aktivitas tanpa ada perpanjangan izin dari Dinas PTSP Sultra.

“Tidak bisa beroperasi karena tidak memiliki izin, nanti keluar surat izin perpanjangan baru bisa kembali beraktivitas kembali,” jelasnya.

Apakah Dinas PTSP sudah melayangkan surat untuk penghentian aktivitas kepada kedua perusahaan ini, kata Masmuddin, Dinas PTSP tidak berhak mengajukan surat penghentian aktivitas, karena yang memiliki kewenangan untuk menghentikannya adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.

“Itu bukan tugas kami. Tapi itu tugas Dinas ESDM yang menyurati mereka. Sedangkan, kalau kami mengeluarkan izin tambang harus ada rekomendasi surat dari Dinas ESDM. Setelah itu baru bisa kami keluarkan izinnya,” tutupnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Nusantara (PLM), Muh Rezky Arkanuddin menjelaskan klaim berbeda atas pernyataan Kepala PTSP Sultra.

Rezky merupakan KTT untuk tiga perusahaan yakni, PT PLN, PT PLM dan PT AABI. Ketiganya satu group.

Rezky menjelaskan, PT Panca Logam Makmur beroperasi berdasarkan izin dan mengantongi legalitas dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).

“Ada perpanjangan izin dari Dinas PTSP Provinsi Sultra atas nama Gubernur pada tanggal 23 Oktober 2019. Kami juga sudah pengesahan KTT dan persetujuan RKAB dari Dinas ESDM Provinsi Sultra. Sejak hari ini kami melakukan aktivitas pertambangan,” kata Muh Rezky Arkanuddin melalui telepon selulernya, Jumat 3 Juli 2020.

Sementara untuk PT AABI, lanjut dia, izinnya masih aktif dan berakhir pada 2021. Namun pernyataan Rezky ini berbeda dengan keterangan Kepala Dinas PTSP Provinsi Sultra Masmuddin sebelumnya yang menyebut, PT AABI tidak memiliki izin.

“Saat ini kegiatan operasi kami ada dua PT, yaitu PT PLM dan PT AABI, karena IUP-nya masih aktif,” jelasnya.

Sementara, untuk PT PLN, ia menyebut, izinnya sudah berakhir dan saat ini sudah tidak ada kegiatan di lapangan.

“Untuk PT PLN sudah berakhir kemarin IUP-nya dan sampai saat ini kita tidak ada kegiatan. Kami juga sudah bersurat resmi ke Polres untuk melakukan penindakan ketika ada oknum-oknum melakukan kegiatan,” tegasnya.

Berhubung, izin PT AABI akan berakhir Januari 2021, saat ini pihaknya sedang lakukan proses pengurusan untuk melakukan perpanjangan izin, sekaligus dengan izin PT PLN.

“Saat ini kami masih proses perpanjangan IUP-nya untuk PT AABI dan PT PLN. Tapi yang jelasnya saat ini hanya satu perusahaan yang mati izinya,” jelasnya.

Belum lama ini Forum Mahasiswa Bombana Bersatu (FMBB) dan Institut Demokrasi dan Sosial Indonesia (IDI-SI) melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Bombana dengan tuntutan menghentikan aktivitas PT PLN dan PT AABI yang diduga tidak memiliki izin.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...