Mendagri Ancam Bupati Konsel soal Anggaran Pilkada dan Proyek

5232
 

Kendari, Inilahsultra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga untuk segera mencairkan anggaran Pilkada untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

Mendagri Tito melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis 9 Juli 2020 dalam rangka memantau kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tujuh daerah dan penanganan virus corona di Sultra.

- Advertisement -

Kegiatan Tito ini dipusatkan di Hotel Claro Kendari dan dihadiri oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, seluruh Bupati Wali Kota se-Sultra, KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten kota.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyebut, ada lima daerah yang KPU-nya menerima 100 anggaran dari pemerintah daerah.

Sementara dua kabupaten lainnya yakni, Konawe Utara dan Wakatobi belum tuntas 100 persen.

“Dua lagi belum Konawe Utara 54 persen dan Wakatobi 43 persen,” kata Tito Karnavian.

Terhadap pernyataan Tito itu, Bupati Wakatobi Arhawi dan Bupati Konut Ruksamin serentak menyatakan akan segera mencairkan.

Tito melanjutkan, Pilkada 2020 merupakan agenda nasional dan kepala daerah harus memberikan dukungan anggaran.

Tito pun menegaskan, selaku Mendagri sebagai pembina kepala daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang memiliki power memberikan sanksi jika terjadi kegagalan.

Terhadap warning Tito ini, Ruksamin mengaku belum mencairkan sebagian dana sisa ke KPU karena belum ada dana transfer dari Kementerian Keuangan.

Tito pun langsung memerintahkan dirjen keuangan untuk memastikan ke dirjen perimbangan agar anggaran segera diserahkan ke daerah.

“Hal ini menjadi penghambat bupati cairkan ke KPU dan Bawaslu,” katanya.

Selain itu, untuk Bawaslu masih ada dua daerah yang belum mencairkan. Yakni, Konawe Utara dan Konawe Selatan.

Untuk Konsel, kata Tito, baru 19,17 persen yang dicairkan dari total anggaran untuk Bawaslu Konsel.

Menurut Surunuddin, pihaknya belum mencairkan karena masih menunggu anggaran yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.

“Kami punya hak Kementerian Keuangan DBH kurang salur dari 2018 masih ada Rp 27 miliar,” imbuhnya.

Lantas Tito kembali meminta agar Pemkab Konsel tidak hanya menunggu anggaran tersebut.

Surunuddin menyebut, selain berharap DBH, ia juga berupaya mencarikan sumber anggaran lain untuk segera mencairkannya kepada Bawaslu Konsel.

“KPU yang besar saja Rp 45 miliar kami sudah selesaikan. Kami akan selesaikan dalam minggu ini (untuk Bawaslu),” katanya.

Menurut Tito, saldo Pemkab Konsel yang tersimpan di rekening tertanggal 8 Juli 2020, sebanyak Rp 59 miliar.

Menurut Surunuddin, anggaran tersebut untuk sertifikasi guru.

Namun, kata Tito, anggaran sertifikasi guru tidak semuanya Rp 59 miliar tersebut.

“Kalau alasan bapak benar, masalah DBH dan kemenkeu tidak menurunkan itu, maka dua duanya saya minta periksa,” tekannya.

“Apakah ini betul karena Kemenkeu atau sudah ada proyek duluan? Kalau ada proyek duluan, saya minta Kapolda diperiksa proyeknya dan cari rekanannya,” tegasnya.

Terhadap ancaman Tito ini, Surunuddin mengaku anggaran di Konsel hanya digunakan untuk Pilkada dan penanganan covid-19.

Menurut mantan Kapolri ini, kepala daerah harus bertanggung jawab atas kesiapan anggaran pilkada.

“Kasian Bawaslu sementara mereka tidak ada pelurunya menjalankan agenda nasional. Pusat tidak tinggal diam dan terus bergerak menggedor menteri keuangan,” pungkasnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...