Kapolda Sultra Tak Perintahkan Pemakaian Heli, Mahasiswa : Yang Benar Saja?

3315
 

Kendari, Inilahsultra.com – Bidang Humas Polda Sultra menyatakan bahwa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Irjen Pol Yan Sultra Indrayanto tak pernah memerintahkan penggunaan helikopter dalam pembubaran massa mahasiswa dalam demo 26 Sepetember 2020.

Namun, klaim pihak polisi ini tidak dipercayai oleh kelompok mahasiswa. Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) dan Aliansi Mahasiswa Sedarah menilai tidak mungkin seorang polisi berpangkat biasa tanpa diperintah atasannya dalam membubarkan aksi mahasiswa menggunakan helikopter.

- Advertisement -

“Masa tidak diketahui oleh atasannya, yang benar saja,” kata coordinator Aliansi Mahasiswa Sedarah, Rahman Paramai.

Menurut dia, Kapolri mengevaluasi kelayakan Yan Sultra sebagai pimpinan tertinggi polisi di Bumi Anoa.

“Segera copot Kapolda yang hanya mampu menghabiskan uang rakyat tapi tidak mampu menyelesaikan kasus penembakan Randy dan Yusuf. Avtur sebagai bahan bakar helikopter itu dibiayai pake pajak yang dipungut dari rakyat,” katanya.

Ia merinci, dalam opersionalnya helikopter jenis NBO 105 milik Polda Sultra menghabiskan avtur sekitar 100 hingga 300 liter dalam setiap jam terbang. Adapun harga avtur sekarang ini dikisaran Rp10.000 per liternya.

Sementara itu, Ketua DPD GPM Sultra La Ode Abdul Rajab mengatakan aparat keamanan bersikap berlebihan saat membubarkan aksi mahasiswa.

“Over action. Penggunaan helikopter yang terbang rendah dalam penangan masa aksi terkesan Polisi menginginkan jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak lagi. Bayangkan, siang itu angin berhembus kencang sehingga ini membahayakan stabilitas helikopter di udara. Apalagi di sekitar kejadian banyak pohon yang kemudian jika baling-balingnya mengenai ranting pohon bisa terjadi kecelakaan yang akibatkan helikopter terjatuh dan kemungkinan meledak. Bayangkan berapa korban jiwa yang akan meninggal,” kata Rajab.

Ia menyebut, berdasarkan Peraturan Direktur Kepolisian Udara Baharkam Polri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penggunaan unsur Operasional Kepolisian Udara, Dalam Pasal 5 penanggung jawab unsur pelaksanaan tugas di Bawah Kendali Operasi (BKO) tingkat Polda berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) langsung.

“Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa kegiatan operasional penerbangan di Polda seperti dalam tugas kegiatan operasional penerbangan, harus dan atas izin Kapolda melalui Kepala Biro Operasional. Jangan bersandiwara bung,” beber Rajab.

Wakil Ketua Bidang Kadernisasi DPD GPM Sultra Aksaruddin penggunaan helikopter mengabaikan UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Perkapolri Nomor 2 tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara.

“Setiap take off, landing, dan loading operations helikopter yang digunakan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. Olehnya itu, Kapolda wajib bertanggung jawab atas kebebalan bawahannya,” kata Aksaruddin.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Komentar
loading...