Indeks Kemerdekaan Pers di Sultra Kategori Sedang

182
Sekretaris Dewan Pers Irwan saat memberikan sambutan dalam FGD indeks kemerdekaan pers di Sultra.

Kendari, Inilahsultra.com – Meski terjadi penurunan dibandingkan 2017, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Sultra masuk kategori sedang atau baik.

Hal ini diungkapkan Koordinator Peneliti IKP Sultra Sumadi Dila.

- Advertisement -

Menurut Dosen Jurusan Ilmu Jurnalistik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini, perbandingan IKP 2017 dengan 2018 tidak signifikan.

“Memang, dari segi skoring ada penurunan 2,11 dari 2017,” katanya di sela Focus Group Discution (FGD) IKP di Hotel Horison Kendari, Sabtu 25 Agustus 2018.

“Secara kategori, IKP di Sultra masih tetap posisi sedang dan mengarah ke baik,” tambahnya.

Pada 2017 lalu, Dewan Pers bekerjasama dengan Jurusan Jurnalistik UHO melakukan survei IKP di Sultra. Tahun kemarin, IKP Sultra memiliki poin 68,89. Turun dua angka menjadi 66,74 pada 2018.

Poin 66,74 ini, kata Sumadi, diperoleh sebelum dilaksanakan FGD.

Namun, angka itu masih bisa berubah seiring dengan konfirmasi hasil FGD dari 12 informan ahli yang dipilih.

“Di FGD ini bisa saja tidak terungkap dalam wawancara dan data sekunder sebelumnya. Tentu hasil FGD ini bisa menambah dan mengurangi IKP,” jelasnya.

Menurut dia, IKP secara nasional memiliki skor 67. Tentu, bila bandingkan dengan di Sultra, IKP di Bumi Anoa tergolong baik.

“Di beberapa daerah kurang lebih sama,” ujarnya.

Dalam survei IKP ini, kata Sumadi, ada tiga variabel yang diteliti. Yakni, aspek lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum.

Sebanyak 71 daftar pertanyaan dari tiga variabel itu diukur oleh peneliti melalui jawaban informan ahli yang telah terverifikasi bersama Dewan Pers.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pers Irwan mengaku, IKP ini berjalan sejak 2013 yang bertujuan untuk menguji klaim survei Committe to Protect Journalist (CPJ), Freedom House, atau pun Reporter San Frontiers (RSJ) yang menyatakan bahwa indeks kemerdekaan pers di Indonesia masih buruk.

Baca Juga :  LHP LKPD Butur Hanya Raih Predikat WDP

Lembaga itu menyebut, Indonesia berada di peringkat 160 dari 180 negara yang diteliti.

Bahkan, indeks kemerdekaan pers Indonesia di bawah Malaysia dan Timor Leste, padahal Timor Leste belajar dunia pers ke Indonesia.

“Pada 2013 timbul ide caunter itu. Awalnya uji coba di 12 provinsi. Lalu pada 2015 kita coba 20 provinsi dan 2018 kita laksanakan di 34 provinsi,” katanya.

Menurut dia, jebloknya indeks kemerdekaan pers ini karena lembaga internasional itu berpandangan bahwa Papua masih sulit untuk dimasukki pers asing.

“Padahal, Indonesia bukan hanya Papua,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, Dewan Pers akhirnya memperoleh survei bahwa indeks kebebassan pers di Indonesia terus membaik.

Pada 2016, IKP Indonesia memiliki poin 63,44 atau kategori sedang. Lalu, pada 2017 IKP Indonesia naik menjadi 67,92 poin.

“Harapan kita ke depan 2019 jauh lebih bagus lagi,” pungkasnya.

Sumadi Dila menyebut, IKP ini memiliki nilai positif bagi masyarakat. Artinya, mencerminkan kehidupan pers di daerah sudah belajar dan lebih baik

“Pers di daerah sudah memulai satu tahapan media dan insan pers sudah tahu hak dan kewajibannya. Kesadaran sudah mulai muncul dan tren mulai positif,” tuturnya.

Menurutnya, dengan berkualitasnya pers, maka publik bisa mendapatkan informasi yang sehat.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here