Penerapan UMP di Baubau Tergantung Pemasukan Perusahaan

32
Zarta

Baubau, Inilahsultra.com – Polemik Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota Baubau terus terjadi. Hal itu disebabkan belum semua perusahaan menerapkan UMP untuk penggajian karyawan.

Padahal, penerapan UMP sudah diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sultra Nomor: No.69/2018 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.351.870.

- Advertisement -

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Baubau, Zarta menuturkan, penerapan UMP baru 75 persen dari 672 perusahaan yang ada di Kota Baubau. Olehnya itu, Pemkot terus berupaya agar semua perusahaan bisa menerapkan UMP.

Kata dia, 672 perusahaan tersebut terdiri dari enam perusahaan besar, 14 perusahaan sedang/menengah dan 652 perusahaan kecil.

Perusahaan kecil ini, ulas dia, baru beberapa saja yang menerapkan UMP. Sedangkan sisanya belum menerapkan karena kondisi keuangan belum memungkinkan.

“Jadi tergantung pemasukannya juga itu perusahaan. Contohnya saja sudah ada perusahaan kecil yang menerapkan UMP,” tutur Zarta kepada sejumlah wartawan di Kantor Wali Kota Baubau, Rabu 17 Juli 2019.

Zarta menambahkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha dan pekerja untuk mencari akar permasalahan dan menemukan solusi.

“Tapi kadang juga karyawan menerima bonus yang nominalnya lebih besar dari nominal UMP,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Yasir
Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga :  Hado Hasina Terima Bantuan 10 Unit Bus dari Presiden Jokowi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here