KPK Pertanyakan Perkembangan Sertifikasi Aset Daerah di Sultra

385
 

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan kemajuan proses sertifikasi aset yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), termasuk hambatan atau kendala yang dihadapi pemerintah daerah (pemda) dalam proses sertifikasi tersebut.

Dalam program koordinasi pencegahan di daerah, KPK mendorong perbaikan pada dua agenda tematik, yakni penyelamatan aset dan optimalisasi penerimaan daerah.

- Advertisement -

“Terkait penyelamatan aset, fokus KPK adalah penyelesaian sertifikasi aset-aset di wilayah Sultra, serta penuntasan penentuan lokasi dan pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos),” kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah VII KPK, Adlinsyah Nasution, dalam pembukaan rapat koordinasi antara KPK dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sultra, melalui video telekonferensi, Rabu, 20 Mei 2020.

Berdasarkan laporan yang disampaikan pemda provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sultra, hingga 31 Desember 2019, dari total 7.896 aset yang tercatat, baru 1.044 buah sertifikat yang telah diterbitkan. Sisanya sebanyak 6.852 aset belum bersertifikat.

Sementara itu, terkait program pembangunan aplikasi sistem online, hanya satu daerah yang sudah melaksanakannya, yaitu Pemerintah Kota Kendari. Aplikasi sistem online ini berfungsi menghubungkan sistem pengelolaan pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sultra (host-to-host).

KPK menemukan tiga masalah utama dalam pelaksanaan penertiban aset di daerah, yakni kesulitan pemda menunjukkan batas-batas lahan aset yang dimilikinya, tidak mampunya pemda memperlihatkan alas hak atas aset yang kuasainya, dan sejumlah aset daerah masih berada di tangan pihak ketiga.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sultra BPN, Kalvyn Andar Sembiring, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sultra. Dalam PKS ada empat klausul yang menjadi ruang lingkup, yakni pembangunan sistem _host-to-host_, bantuan zona nilai tanah, dukungan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), dan kerja sama sertifikasi aset daerah.

Walaupun begitu, lanjut Kalvyn Sembiring, ada pula beberapa kendala yang masih ditemui, seperti lokasi aset yang tak diketahui lokasinya secara detail, data yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan adalah data lama yang belum diperbarui, dan petugas dari pemprov atau pemkab/pemkot tak mengetahui batas-batas tanah secara rinci dan juga riwayat perolehannya.

“Selain itu, terbatasnya anggaran untuk kegiatan sertifikasi, serta dokumen alas hak dari pemda yang tidak lengkap. Terutama riwayat perolehannya, apakah dari hibah, pembebasan atau jual-beli, dan lainnya,” kata Kalvyn Sembiring menambahkan terkait hambatan internal yang dihadapi pemda dalam proses sertifikasi aset.

Menghadapi beberapa kendala lapangan, khususnya di tengah pandemi _Corona Virus Disease_ 2019 (Covid-19), Kalvyn menyarankan agar berkas permohonan sertifikasi aset yang belum lengkap dari pemda dapat diserahkan terlebih dulu untuk dikoreksi oleh BPN Sultra. Di samping itu, BPN Sultra mengharapkan pemda menyerahkan daftar asetnya agar BPN Sultra dapat memasukkannya ke dalam penetapan lokasi PTSL tahun berikutnya. Juga, disarankan Pemda melakukan pembaruan data nilai tanah secara regular tiap tahun.

Pengelolaan aset daerah, secara legal, telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di sana disebutkan bahwa pengguna barang (pemda) harus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.

Kegiatan penyelamatan aset daerah merupakan satu dari delapan area intervensi dalam Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Terintegrasi KPK, yang mencakup Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah, Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan Dana Desa. Gambaran pencapaian ke-8 area intervensi ini dapat diakses melalui https://jaga.id.

Hadir dalam rapat tersebut adalah Pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sultra, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sultra BPN, para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Sultra, serta para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran birokrasi terkait di wilayah Sultra.

Penulis : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...