Polisi Lacak Sejumlah Akun Palsu Penghina Suku di Sultra

2324
 

Kendari, Inilahsultra.com – Subdit Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra melacak sejumlah akun palsu di media sosial Facebook yang diduga menyebarkan konten penghinaan atas nama suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Direktur Reskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Heri Tri Maryadi mengatakan, terkait kasus yang sedang ditangani yang mengandung unsur SARA, pihaknya telah melakukan penyelidikan secara professional dan proporsional dengan alat yang dimiliki Polda Sultra.

- Advertisement -

Hasilnya, ternyata ada beberapa akun yang memang palsu menyebarkan konten di media sosial. Untuk mengatasi hal ini, pihak Direskrimsus telah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk bisa dilakukan pelacakan terhadap akun palsu tersebut.

“Sejauh mana bisa terlacak, sehingga dimudahkan untuk kita lakukan tindakan,” jelasnya, Jumat 18 September 2020.

Ia menyebut, dalammenangani kasus tindak pidana ITE, seperti pencemaran nama baik atau pun penghinaan yang mengandung unsur SARA, saat menerima kaporan baik berupa pengaduan atau berbentuk laporan informasi dari pelapor, polisi selalu mengedepankan asas verifikasi dan klarifikasi.

Ia mengaku, setiap pengaduan laporan selalu diverifikasi berupa klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan juga berkaitan dengan bukti segi tiga yaitu alat bukti dan barang bukti.

“Apabila memenuhi unsur bukti segitiga akan tindak lanjuti dengan penyelidikan lanjutan,” ungkap Heri.

Lebih lanjut Heri Tri Maryadi mengatakan, sebagaimana tertuang dalam Perkap 06/2019 tentang penyidikan tindak pidana, personel polri diberikan waktu 14 hari untuk lakukan penyelidikan. Sehingga prosesnya perlu mmenuhi mekanisme yang ada, setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti yang ada, penyidik akan melakukan gelar perkara.

“Yaitu proses peningkatan kapasitas penyelidikan menjadi penyidikan, sehingga bisa menentukan dengan pro justitia demi keadilan,” sambungnya.

Kemudian, melakukan upaya didasari oleh UU yang berlaku yaitu UU ITE No.19 Tahun 2016. Untuk kelanjutannya khususnya siber, berkoordinasi dengan ahli, baik itu kominfo, ahli bahasa, ataupun ahli yang dibutuhkan bila terkait masalah SARA. Terkait apa yang dikatakan di medsos dibutuhkan ahli bahasa.

“Saat ini unit cyber crime setiap ada laporan terkait ITE yang masuk, langsung melakukan profiling akun dengan alat yang tersedia. Sehingga bisa melihat apakah kasus penghinaan terkait SARA di medsos ini akun palsu atau asli, sehingga di teliti dengan pemeriksaan ahli agar tidak salah langkah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan,” tuturnya.

Heri menambahkan, perlu diketahui oleh masyarakat, apabila ada postingan yang ternyata mengandung unsur hinaan dan dishare, maka akun yang turut menyebarkan konten tersebut bisa ikut diproses.

“UU ITE bukan kepada orang yang melakukan kegiatan tetapi kepada yang menyebarkan,” imbuhnya.

Ia berharap kepada seluruh masyarakat di Sultra, agar bijak dalam menggunakan medsos.

“Dan lakukan sosialisasi kepada keluarga bahwa media sosial bukan tempat untuk melampiaskan kekesalan,” harapnya.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...