Dewan Minta Pemprov Sultra Evaluasi Pengangkatan Kepsek SMAN 9 Kendari

1051
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengevaluasi pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Kendari atas nama Aslan.

Sebelumnya, Aslan diduga telah melakukan dugaan tindakan asusila terhadap salah satu siswi saat menjadi kepsek di Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Sultra pada 2017 lalu. Ia pun membayar ganti rugi adat atas perbuatannya itu.

- Advertisement -

Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Frebi Rifai mengatakan, berdasarkan hasil hearing DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra untuk melaporkan secara resmi atas tindakan Aslan di Inspektorat.

“Itu sudah masuk pelanggaran moral, karena sudah bisa memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi,” kata La Ode Frebi Rifai saat ditemui di kantor DPRD Sultra, Rabu 25 November 2020.

Akan tetapi, kata Frebi, pembatalan jabatan Kepsek SMAN 9 Kendari yang telah ditetapkan harus melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Keputusan sebagai Kepsek itu sudah resmi, kalaupun kita mau tolak keputusan Gubernur itu harus melalui PTUN,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Muna ini mengaku, prihatin atas dugaan asusila tersebut sehingga pengangkatan Aslan sebagai kepala SMAN 9 Kendari harus dievaluasi.

“Kita prihatin, jangankan pelangaran asusila, pelangaran moral ini juga kita tidak tau apa yang dia lakukan, tetapi ada fakta-fakta itu, kerena di tahun 2017 itukan ada berbagai media yang memberitakan bahkan sampai pencopotan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio mengatakan, belum ada bukti untuk menjadi acuan membenarkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Aslan saat menjabat sebagai Kepala Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Sultra pada 2017 lalu.

Ia menegaskan, apabila terbukti Aslan akan diberhentikan dari jabatannya, karena pemberhentian jabatan kepala sekolah merupakan kewenangan Dikbud Sultra dengan sejumlah alasan.

“Untuk pemberhentian kepala sekolah itu ada syarat-syaratnya, yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak bisa menjalankan tugasnya, sakit, masuk usia pensiun dan dikenakan sanksi hukum berdasarkan keputusan pengadilan,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...