BacakanBaubau, Inilahsultra.com– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Roni Muhtar menginginkan agar reformasi birokrasi maju dan berbudaya dapat menciptakan good governance dan clean governance di Kota Baubau.
Kata dia, hal-hal yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yakni kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.
“Keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari upaya tetapi juga hasil yang dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder,” ujarnya.
Jenderal ASN Baubau ini menjelaskan, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang maju dan berbudaya akan ada zona integritas komitmen, yakni komitmen pimpinan pada semua karyawan dengan melibatkan bawahan yang menularkan semangat dan visi yang sama.
Kemudian kemudahan pelayanan yakni dengan menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasaan publik.
“Selain itu, program yang menyentuh masyarakat yakni dengan membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut,” ucapnya.
Disamping itu, lanjut dia, monitoring dan evaluasi yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.
“Serta manajemen media yaitu dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat,” lanjutnya.
Dia menambahkan, zona integritas akan fokus pada instansi strategis pelayanan public dengan menciptakan role mode reformasi birokrasi dalam pelayanan public dengan predikat Wilayah bebas dari korupsi (WBK) yakni unit pelayanan percontohan dengan integritas tinggi dan Wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yakni unit pelayanan percontohan dengan integritas tinggi dan kualitas pelayanan baik.
“Direncanakan untuk unit percontohan untuk WBK dan WBBM adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Diklat, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPKAD, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Baubau La Ode Aswad mengatakan, pada refomasi birokrasi lima arah kebijakan yakni, peningkatan kualitas kinerja SDM aparatur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam pelayanan publik, peningkatan pelayanan poublik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta komitmen penerapan reward dan punishmend serta akuntablitas dan penguatan APIP.
Reporter: Muhammad Yasir
