Bawaslu Warning Bupati Butur

825
Hazamuddin

Buranga, Inilahsultra.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Utara (Butur) memberikan warning kepada Bupati Butur Abu Hasan. Warning itu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilcaleg dan Pilpres 2019 mendatang.

Ketua Bawaslu Butur Hazamuddin mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menurut Bawaslu RI, Kabupaten Butur ditempatkan pada nomor urut ketiga secara nasional.

- Advertisement -

“Jadi saya mengingatkan agar pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati Butur agar mengontrol ASN di wilayah Butur agar tidak dilibatkan dan melibatkan diri dalam politik praktis. Terutama dalam percaturan Pilcaleg dan Pilpres,” warning Hazamuddin dikediamannya, Kamis 25 Oktober 2018.

Menurut Hazamuddin, salah satu rujukan Bawaslu RI menempatkan Butur pada urutan ketiga dalam IKP karena saat penyelenggaraan Pilgub Sultra, ada delapan oknum ASN yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

                       

“Ini adalah salah satu titik rawan pengawasan Bawaslu Butur,” ungkapnya.

Hazamuddin mengaku, tidak akan main-main dalam pengawasan Pemilu. Berbagai rujukan dan aturan sudah sangat jelas. Utamanya hal-hal yang mengatur tentang keterlibatan ASN dalam politik praktis.

“Kalau kita temukan, sanksinya jelas. Kita akan proses. Ada sanksi berat dan sedang,” tegas La Eci, sapaan Hazamuddin.

La Eci menjelaskan, aturan bagi ASN dalam penyelenggaraan Pemilu sudah sangat jelas. Hal itu tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 perihal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019 dan Pilpres 2019.

“Untuk sanksinya merujuk Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil,” terangnya.

Baca Juga :  Wujudkan Program KB, DPPKB Butur Sasar Daerah Pelosok

Dalam PP tersebut, lanjut La Eci, tertuang dalam ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan 9. Selanjutnya ada pasal 13 angka 13.

Hukuman pelanggaran disiplin sedang, tambahnya, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Ada juga penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

“Ini contohnya bagi PNS yang memberikan dukungan dan PNS yang terlibat dalam kampanye dan melaksanakan kegiatan yang mengarah terhadap keberpihakan,” jelasnya.

Sementara, tutur La Eci, sanksi berat yang akan diberikan bisa berupa, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

“Pembebasan jabatan. Dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” tambahnya

Menurut La Eci, bukan hanya ASN yang dilarang terlibat dalam politik praktis. Seluruh kepala desa dan perangkat desa juga dilarang.

Hukuman bagi mereka, lanjut La Eci, bukan seperti ASN. Mereka akan dijatuhi sanksi pidana. Hal itu diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang tindak pidana pemilu.

“Diatur dalam pasal 490. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugiakan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” jelasnya.

Kemudian, dalam pasal 494 menyatakan, setiap ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, atau anggota BPD yang menjadi pelaksana dan tim kampanye Pemilu dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

“Jadi kita imbau agar mereka semua menjaga netralitas,” tutupnya.

Baca Juga :  Polsek Kulisusu Belum Laporkan Hasil Operasi Penertiban Kafe ke Pemkab Butur

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
loading...