BacakanKendari, Inilahsultra.com – Dalam rangka memperingati satu tahun terbentuknya Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara dan HUT RI ke-74, JaDI Sultra menggelar diskusi publik terkait refleksi pemilu 2019 dan menyongsong Pilkada 2020 di Artz Book Cafe, Minggu 18 Agustus 2019.
Dalam diskusi ini menghadirkan narasumber dari KPU Sultra yang diwakili Iwan Rompo Banne, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu dan Ketua JaDI Sultra Hidayatullah.
Dalam penjelasannya, Hidayatullah menyebut, masalah yang terjadi selama Pemilu 2019 menjadi pelajaran serius bagi penyelenggara pemilu dalam menghadapi Pilkada 2020 di Bumi Anoa.
Di Sultra sendiri, ada tujuh daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Yakni, Wakatobi, Buton Utara, Muna, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara dan Kolaka Timur.
“Jadi, pilkada 2020 nanti harus lebih berkualitas dibanding dengan pemilu sebelumnya,” kata Hidayatullah.
Menurut dia, hal yang perlu dipastikan oleh penyelenggara pemilu terkait anggaran yang begitu besar dan mengundang kritikan bagi publik.
Ia menyebut, besaran anggaran pilkada harusnya rasional sesuai kebutuhan penyelenggaraan tahapan.
“Jadi, anggaran itu bukan karena negosiasi tapi rasionalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota KPU Sultra Iwan Rompo menyebut, soal anggaran yang kerap jadi sorotan publik, KPU akan selalu terbuka.
Menurutnya, usulan anggaran pilkada yang begitu besar sudah melalui perkiraan atas kebutuhan setiap tahapan.
“Kalau perlu kita uji publik kenapa anggarannya besar,” katanya.
Salah satu daerah yang disoroti anggarannya adalah KPU Konawe Selatan. KPU setempat mengusulkan kurang lebih Rp 53 miliar.
Jumlah ini, untuk membiayai honor badan adhock yang begitu banyak, termasuk logistik pilkada.
“Di Konsel itu ada 22 kecamatan. Jadi, anggarannya yang begitu besar pasti mendapatkan sorotan,” jelasnya.
Ia menyebut, saat ini KPU yang menggelar pilkada tengah mengusulkan anggaran ke pemerintah masing-masing.
Usulan anggaran itu, lanjut dia, sudah harus dialokasikan melalui APBD Perubahan 2019 dan selanjutnya digelar penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Batas NPHD berdasarkan surat edaran 1 Oktober 2019. Bila tidak dilakukan NPHD, maka KPU akan mengumumkan penyelenggaraan pilkada tidak dapat dilaksanakan karena ketidaksediaannya anggaran,” jelasnya.
Selain membahas soal NPHD, ia juga menyebut masalah banyaknya kecurangan pada saat Pemilu 2019 yang berujung rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) oleh bawaslu.
“Ini hanya masalah pengetahuan dan kepatuhan terhadap aturan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu lebih banyak menjelaskan soal masalah pengawasan yang dilakukan di lapangan termasuk akan melibatkan seluruh stakeholder dalam bentuk pengawasan partisipatif publik.
“Agar kita bisa melakukan pendidikan politik secara bersama-sama,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama pula, mantan Ketua Bawaslu Wakatobi ini juga menyinggung soal penanganan pidana pemilu.
Dari laporan yang masuk, hanya 11 persen yang bisa sampai di pengadilan. Sisanya, selesai di pembahasan tahap II tingkat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Harusnya, kasus yang ditangani ini bisa lanjut di pengadilan karena sudah diregistrasi dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.
“Ketika dari awal laporan ini tidak kuat, maka tidak usah diregistrasi. Karena dilihat kuat, maka diregistrasi,” tuturnya.
Menurutnya, tidak lanjutnya perkara pidana pemilu karena terjadi perbedaan pandangan di internal Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, penyidik kepolisian dan kejaksaan.
“Bawaslu melihat ini Kemungkinan ada konflik of interest,” tuturnya.
Ke depan, tengah dibahas bagaimana berdirnya satu lembaga peradilan pemilu yang didalamnya bisa diisi oleh kelompok civil societi.
“Hasil pertemuan sarjana hukum tata negara sudah rekomendasikan Bawaslu bisa menjadi badan peradilan pemilu,” pungkasnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
