Dugaan Korupsi Rekayasa Lalu Lintas di Wakatobi, Kadishub Sultra Sebut Oknum Dosen

737
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO) dalam mengerjakan proyek studi manejemen rekayasa lalu lintas di kawasan perkotaan Kabupaten Wakatobi.

Kepala Dishub Sultra, Hado Hasina mengatakan, dalam pengerjaan proyek rekayasa lalu lintas tersebut, pihaknya menggandeng Universitas Halu Oleo karena dianggap banyak tenaga ahli di kampus terbesar di Sultra itu.

- Advertisement -

Lanjut Hado, jika kejaksaan memerintahkan pengembalian kerugian negara, maka oknum dosen di UHO yang mengerjakan proyek tersebut harus bertanggung jawab untuk mengembalikan.

“Di UHO kan biasa begitu. Kita tunjuk si A yang kerjakan ternyata si B. Maka mereka oknum di UHO patung-patungan mengembalikan kerugian negara,” kata Hado Hasina, Selasa 10 November 2020.

Lanjut Hado Hasina mengatakan, proyek tersebut saat ini dianggap bermasaalah dan sudah dilaporkan dan ditangani Kejaksaan Tinggi Sultra, maka yang harus bertanggungjawab adalah pihak yang membayarkan biaya proyek tersebut.

“Kalau dianggap salah bayar, berarti yang membayar itu yang harus tanggung jawab, karena yang mengerjakan proyek,” kata Hado.

Mantan Pj Wali Kota Baubau ini mengatakan, dirinya belum mengetahui berapa kerugian negara yang harus dikembalikan, karena belum ada kepastian dari Kejaksaan Tinggi berapa jumlahnya.

“Tapi berapa pun yang disuruh kembalikan kerugian negara walaupun itu bentuk fisiknya pekerjaan sudah ada. Ya, kita harus kembalikan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LPPM UHO, La Aba mengatakan, pada prinsipnya kegiatan studi manejemen rekayasa lalu lintas di kawasan perkotaan Kabupaten Wakatobi sudah selesai pada 2018 lalu. Tapi tiba-tiba ada laporan masyarakat di Kejaksaan Tinggi dan
semua pihak-pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Sebenarnya kalau kita sudah ada di sini sebagai instansi pelaksana kegiatan swakelola itu sudah selesai, karena laporan ada dan kegiatan ada. Tapi setelah ditelusuri di kejaksaan ada masalah internal di dalamnya mungkin tidak dikasi honornya,” jelasnya.

La Aba menyebut, sejumlah dosen yang terlibat dalam proyek tersebut telah dimintai keterangannya oleh Kejati Sultra. Ia juga mengaku sempat diperiksa oleh jaksa.

Menurut dia, berdasarkan hasil pemeriksaan, para dosen diminta mengembalikan kerugian negara.

“Sekarang ini dalam tahap pengembalian dana aktivitas daerah dan minggu lalu sudah disampaikan kepada mereka untuk mengembalikan. Saya tidak tahu persisi berapa kerugian negara yang akan dikembalikan, karena itu permintaan dari kejaksaan tinggi,” jelasnya.

La Aba menuturkan, dalam proyek tersebut LPPM menugaskan tim sebanyak 4 sampai 5 dosen sebagai tenaga ahli yang bekerja melaksanakan kegiatan tersebut.

“Ada beberapa oknum dosen dalam LHP, tapi kita tidak tahu siapa yang akan mengembalikan kerugian negara dalam proyek tersebut,” imbuhnya.

Untuk diketahui, proyek studi manejemen rekayasa lalu lintas di kawasan perkotaan Kabupaten Wakatobi terdapat lima kegiatan senilai Rp1,2 miliar. Pekerjaan itu dilaksanakan pada 2017 lalu.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...